Memasukiera globalisasi dalam perekonomian global, semakin banyak hambatan serta persaingan yang ada dalam dunia ekonomi nasional. Dalam hal ekonomi internasional pengalokasian yang ada sumber daya yang langka merupakan salah satu langkah yang menyempurnakan pemenuhan kebutuhan manusia. Persaingan didalamnya yang menyangkut Globalisasisebagai sebuah trend dunia setidaknya terjadi dalam tiga ranah, yaitu: globalisasi politik, globalisasi ekonomi, dan globalisasi sosial budaya. 3. Metode dakwah di era globalisasi dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu: dakwah bi al-kitabah yaitu berupa buku, majalah, surat, surat kabar, spanduk, pamplet, lukisan-lukisan dan SoalTentang Globalisasi. 1. Perhatikan uraian berikut ini! 1) Dapat meningkatkan efisiensi dalam transportasi. 2) Komunikasi yang lebih mudah dan juga murah. 3) Erosi terhadap nilai-nilai tradisi. 4) Timbul gejala-gejala materialisme dan menurunnya moralitas. 5) Terjadi dehumanisasi. Indonesia seperti yang dikemukakan oleh (SmithAnthony, 2003) Memudar nya rasa nasionalisme dimulai dari gagasan mengenai suatu budaya global yang didasarkan pada komunikasi massa elektronik. Di era globalisasi seperti sekarang ini banyak menimbulkan perkembangan- perkembangan yang sangat cepat, seperti teknologi. TeoriMalinowski ini sangat nampak dalam pergeseran nilai-nilai budaya kita yang condong ke Barat. Dalam era globalisasi informasi menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam mempengaruhi pola pikir manusia. Untuk mengatasi hal ini, perlu kesadaran akan pentingnya budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Padaera globalisasi ini, pesantren dihadapkan pada berbagai persoalan yang secara langsung maupun tidak langsung sangat sulit sekali untuk dihindari. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi mengancam benteng budaya yang telah dibangun selama ini oleh pesantren. Selain itu dinamika sosial ekonomi telah . Dalam era globalisasi di mana integrasi pasar uang dan modal semakin nyata sosoknya, kebijakan ekonomi makro menghadapi tantangan yang bertubi-tubi dengan semakin rumitnya dan saling terkaitnya variabel yang harus ikut diperhitungkan. Makalah ini bermaksud menengok sekejap kepada kebutuhan pendayagunaan kebijakan fiskal dalam peningkatan perannya sebagai salah satu kebijakan makro ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa perhitungan yang benar mengenai dampak moneter dari anggaran pemerintah, peningkatan sumner tabungan dalam negeri melalui revitalisasi perpajakan dan perubahan strategi perpajakan. Pemangkasan pungutan bukan pajak melalui undang-undang yang berwibawa dan enforceabel akan mampu menciptakan sistem keuangan negara yang terpadu dan sehingga perannya sebagai alokator, distributor dan stabilisator menjadi berfungsi optimal Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 EKONOMI MAKRO DAN DEREGULASI PASAR UANG DAN GLOBALISASI DI INDONESIA Oleh Munir Tubagus ABSTRAK Dalam era globalisasi di mana integrasi pasar uang dan modal semakin nyata sosoknya, kebijakan ekonomi makro menghadapi tantangan yang bertubitubi dengan semakin rumitnya dan saling terkaitnya variabel yang harus ikut diperhitungkan. Makalah ini bermaksud menengok sekejap kepada kebutuhan pendayagunaan kebijakan fiskal dalam peningkatan perannya sebagai salah satu kebijakan makro ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa perhitungan yang benar mengenai dampak moneter dari anggaran pemerintah, peningkatan sumner tabungan dalam negeri melalui revitalisasi perpajakan dan perubahan strategi perpajakan. Pemangkasan pungutan bukan pajak melalui undangundang yang berwibawa dan enforceabel akan mampu menciptakan sistem keuangan negara yang terpadu dan sehingga perannya sebagai alokator, distributor dan stabilisator menjadi berfungsi optimal. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 A. Pendahuluan Faktorfaktor dalam pengendalian ekonomi makro Salah satu faktor utama dalam pengendalian ekonomi makro adalah tingkat inflasi, yang di Indonesia diukur menurut tingkat. perubahan Indeks Harga Konsumen IHK. Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi, perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit ula cara lasi. Kombmas kebijakan yang beragam harus digunakan secara tepat, seperti kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan perdagangan, kebijakan dan kebijaksanaan penetuan harga dan kerangka kebijaksanaan moneter, inflasi dapat ditekan dengan cara mengatur menaikkan tingkat bunga fasilitas diskonto. Sedangkan pada kebijaksanaan fiskal, inflasi dapat ditempuh di antaranya dengan menciptakan surplus anggaran, yakni dengan jalan menurunkan permintaan total melalui penurunan pengeluaran pemerintah, ataupun dengan menaikkan tarif pajak. Dalam hal kebijaksanaan tarif, pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan menurunkan tarif bea ma uk untuk barangbarang impor. Hal ini diharapkan akan biaya produksi menjadi lebih rendah dan seterusnya mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran. Kebijaksanaan penetapan harga maksimum celling price dan penentuan indeks upah bagi buruh juga dapat mengendalikan inflasi, terutama bagi barangbarang dan industriindustri yang mempunyai proporsi besar dalam mengerek laju inflasi. Pengendalian inflasi sebenarnya harus dilakukan dengan membandingkan tingkat inflasi dalam negeri dengan tingkat inflasi di negara mitra dagang utama. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dl dalam negeri dibandingkan dengan mitra dagang utama akan menyebabkan harga relatif produk ekspor akan meningkat di luar negeri sehingga mengurangi daya saing produk tersebut di pasar international. Oleh sebab itu, manajemen nilai tukar juga menjadi bagian penting dalam kerjasama pengendalian inflasi secara terpadu. 1 Alesina dan Perroti 1995, "Fiscal Adjusment In OECD Countries Composition and Macroeconomic Effects ". Economic Policy 21, October 1995 Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Inflasi dari sisi penawaran umum dapat dijelaskan dengan adanya dorongan kenaikan biaya produksi, seperti upah, harga bahan baku, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mengendalikannya. 2Pemerintah harus melakukan usahausaha untuk menekan kenaikan harga faktorfaktor produksi, d'iantaranya dengan jalan melakukan deregulasi untuk menekan biaya tinggi yang mampu mengurangi hambatan isi penawaran, fasilitas infrastruktur sehingga supply bottle neck dapat diatasi. Faktor lain yang berkaitan erat dengan tingkat inflasi adalah besarnya uang bredar yang dinyatakan dalam pengertian sempit MI dan luas M2. MI adalah jumiah uang kartal dan giral. Jenis uang ini menggambarkan daya beli efektif yang dimiliki masyarakat yang secara langsung mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa. Tingginya daya beli efektif masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan penawaran oleh sektor riil. Bila kapasitas produksi sektor rill tidak mampu memenuhi atau terjadi kelambanan respons produksi, rnaka akan terjadi kelebihan permitaan yang akan mendorong harga bergerak naik. Uang beredar dalam pengertian luas M2 terdiri dari MI ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi sendiri terdiri dari jumiah Seluruh tabungan dan deposito yang ada di masyarakat. M2 menggambarkan potensi total daya beli karena M2 sesungguhnya merupakan cadangan kekayaan cair milik masyarakat yang sewaktuwaktu dapat digunakan sebagai daya beli. Jika pengendali dan lebih ditujukan untuk rnengendalikan inflasi dari sisi permintaan, maka pengendalian M2 dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dari SISI penawarannya. Ini dimungkinkan karena M2 merupakan dari neraca si termometer, sedangkan bagian bagian dari sisi aktivanya adalah tagihantagihan atau pinjaman yang dibedakan pada perekonomian. Ini berarti dengan mendorong laju pertumbuhan M2, berarti laju pertum buhan ekspansi kredit akan turun terdorong sehingga kapasitas dari sektor riil. 2 Adiningsih, Sri, 1996,Tingkat Bunga Riil, Inflasi dan Kebijakan Moneter IndonesiaTahun 19891995, working paper, UGM Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Hal tersebut berlaku bila diasumsikan pinjaman perbankan diinvestasikan dalam kegiatankegiatan yang produktif. Dalam kondisi seperti ini perbaikan sistem perbankan yang akhimya mengarah kepada peningkatan M2 dan pinjaman perbankan akan membantu menurunkan biaya produksi khususnya biaya bunga sehingga inflasi yang disebabkan ole. sisi penawaran dapat teratasi. Akan tetapi tidak selalu pinjaman perbankan tersebut diinvestasikan ke dalam sektorsektor yang produktif. Kegagalan pasar dan berlebihnya uang beredar akan mendorong kegiatankegiatan nonproduktif dan spekulatifyang dibiayai dengan pinjaman dari sektor perbankan. Kegiatan ini akan meningkatkan ekspektasi akan terjadinyai mendorong tingkat inflasi yang sebenarnya. Pada kondisi ini, maka otoritas moneter perlu mengendalikan laju pertumbuhan uang beredar agar tidak terjadi kelebihan pasokan uang dibandingkan dengan kebutuhah yang sesungguhnya. Hal ini terjadi pada tahun 1991 yang dikenal dengan nama kebijaksanaan uang ketat tight money policy. Faktor lain yang juga dipertimbangkan dalam ekonomi makro adalah defisit anggaran. Defisit anggaran anggaran dari seluruh penerimaan di luar pinjaman dengan total pengeluaran. Dalam anggaran pemerintah Indonesia, defisit anggaran tersebut terlihat sebagai selisih antara dana pembangunan dengan pengeluaran pembangunan. Dana pembangunan sendiri adalah penjumlahan an tara tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin dan penerimaan pembangunan. Dari konsep di atas jelaslah bahwa defisit anggaran di Indonesia dibiayai dengan penerimaan pambangunan, yaitu berupa Hibah dan pinjarnan luar negeri. Semenjak tahun Pertama pelaksanaan Repelital APBN Indonesia mengikuti konsep "Anggaran Berimbang" yang dinamis dan fungsional. Berimbang artinya jumlah keseluruhan pengeluaran harus tepat sama dengan jumlah keseluruhan penerimaan termasuk bantuan dan pinjaman luar negeri. Dinamis artinya dalam hal penerimaan lebih rendah dari perencanaan maka pemerintah mengurangi pengeluaran. Inijuga berarti bahwa pemerintah tidak melakukan pinjaman domestik dengan mengeluarkan obligasi. Sebal iknya manakala penerimaan melebihi target anggaran ini menjadi penting dalam manajemen ekonomi makro, anggaran mempunyai tiga fungsi utama Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 dalam roda Fungsi Alokasi yang mencakup penyediaan dana bagi kebutuhan masyarakat ban yak akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin akan disediakan oleh swasta tanpa campur tangan Pemerintah. Kedua, Fungsi Distribusi yaitu pengeluaran entah yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan memeratakan pendapatan antar warga negara. Ketiga, Fungsi Stabilisasi yaitu anggaran pemerintah yang ditujukan untuk memelihara tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga, dan pertumbuhan ekonomi yang mernadai.' Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen ekonomi maka pemerintah meningkatkan pengeluaran. Selain itu konsep dinamis juga diartikan adanya usaha peningkatan dalam penerimaan dan pengeluaran dari tahun ketahun. Prinsip ketiga yaitu fungsional dimaksudkan bahwa fungsi dari penerimaan pembangunan pinjaman luar negeri semata mata untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Hal ini untuk menghindari penggunaan hutang luar negeri untuk pengeluaran rutin. Pengawasan terhadap defisit makro adalah besarnya defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan merupakan konsekuensi dari lebih tingginya pengeluaran masyarakat dibandingkan kemampuan perekonomian domestik di dalam negeri. Defisit transaksi berjalan bukanlah merupakan hal yang negatif. Pengaruh Faktor Ekternal dan Internal serta Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Suku Bunga di selama defisit terse but dapat diimbangi dengan pemasukan modal dari luar negeri dan digunakan untuk halhal yang produktif. Namun apabi la defisit transaksi berjalan tersebut dibiayai oleh pinjaman luar negeri baik yang dilakukan oleh perneri ntah maupun tidak diinvestasi sektor yang produktif, akan menyebabkan semakin besarnya defisit transaksi berjalan di masa mendatang. Ini terjadi karena adanya peningkatan dalam komponen pembayaran bunga dalam neraca pembayaran , selain itu pembayaran cicilan hutang yang berarti keluarnya modal akan memberatkan kemampuan dalam menutup defisit transaksi berjalan. Jika arus modal yang masuk lebih kecil daripada defisit transaksi berjalan, maka kekurangan terse but harus ditutup dengan pengurangan cadangan devisit. Dalam menejemen ekonomi 3 Anam, Haerul, 1995, Pengaruh Faktor Ekternal dan Internal serta Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Suku Bunga di Indonesia 1984. 1 tidak dipublikasikan, Tesis S2 UGM Yogyakarta. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 makro, pemerintah dituntut untuk dapat menjaga besarnya defisit transaksi berjalan sesuai dengan kemampuan ekonominya. B. Pembahasan a. Kebijakan Fiskal Di Indonesia Seperti diuraikan diatas, dalam RAPBN, jumlah rencana penerimaan yang didefinisikan sebagai penerimaan dalam negeri ditam bah dengan Penerimaan pembangunan selalu tepat sarna dengan reneana. Belanja belanja rutin dan belanja pembangunan, meskipun dalam realisasi APBN total penerimaan dan total pengel uaran ini dari tahun ke tahun b lum tentu sarna. Oleh sebab itu, Anggaran Negara kita selalu dikatakan sebagai anggaran yang berimbang. Namun, definisi anggaran berimbang yang urnurn diterapkan di dunia berdasarkan GFS dan SNA, adalah keseimbangan antara penerimaan tanpa pinjarnan dengan total pengeluaran. Bila selisih ini positif maka terjadi surplus anggaran, sebaliknya bila negatif terjadi deft sit anggaran. Jadi pada dasarnya ada perbedaan definisi defisit dan surplus anggaran antara RAPBN kita dengan yang lazim digunakan oleh IMP. Dengan demikian, selisih antara rencana penerimaan pemerintah dalam hal ini penerimaan dalam negeri dengan seluruh reneana pengeluaran pembangunan di Indonesia yang dibiayai dengan penerimaan pembangunan yang terdiri dari hibah dan pinjaman luar negeri merupakan suatu anggaran belanja yang demikian, yang lebih penting dari pada definisi itu sendiri adalah bagaimana dampak dari konsep anggaran bedmbang yang dipakai Indonesia terhadap efektifitas kebijakan makro. Dengan perkataan pasangan kebijakan moneter dalam pengelolaan manajemen makro akan hilang artinya. Tentunya tidak, namun itu berarti kita pedu dengan benar mengukur dampak moneter dan dampak pertumbuhan dari kebijakan fiskal, tampa terikat pada definisi. APBN sebagai salah satu bagian dari neraca makroekonomijelas yang dapat diigunakan intuk memenuhi keadaan ekonomi. Pertimbangan pengeluaran pemerintah pada dasamya bertitik tolak dan diselaraskan 4 Mauro, P, "The effects of corrucption on Growth Investment, and Goverment Expenditure IMF Working Paper WP19619 "September 1996 Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 untuk mencapai sasaran rencana jangka panjang dan jangka menengah. Perekonomian nasional diharapkan mampu mendukung laju pembangunan yang lebih tinggi sesuai dengan target yang direncanakan, tanpa meningkatkan suhu ekonomi terialu cepat. Untuk itu perlu terus membangun prasarana ekonomi ekonomi yang diinginkan, efisiensi pemanfaatan dari prasarana yang ada, dan membangun sektorsektor lainnya termasuk sumberdaya manusia maupun teknologi nasional. Semuanya ini tidak pemah terlepas dari prinsip anggaran berimbang, yang artinya bahwa apabila sumber pendapatan terbatas, maka pengeluaran diseusaikan dengan sumber pembiayaan yang tersedia. Pada umumnya, pengeluaran rutin lebih sukar ditekan, kecuali dengau pencegahan kebocoran dan peningkatan efisiensi. Sedangkan pengeluaran pembangunan lebih mudah dijadwalkan kembali sesuai dengan arus dana yang tersedia. Sementara itu, deficit spending me1alui pinjaman luar negeri hanya diperuntukkan untuk pengeluaran pembangunan. Dalam rangka pemikiran inilah tampaknya konsep anggaran betimbang yang dinamis fungsional dipakai untuk mencegah atau menghilangkan defisit anggaran. Pada dasarnya setiap sektor memiliki keterkaitan yang kuat satu sama lainnya walaupun derajat keterkaitannya sangat ekonorni terialu cepat. Untuk itu perlu terus rnernbangun prasarana ekonorni seperti listrik, telekornunikasi, pelabuhan jalan dan lainlain untuk rnendukung laju perturnbuhan satu sarna lainnya Walaupun derajat keterkaitannya sangat tergantung pada i Derajat keterbukaan suatu negara, biasanya diukur sebagai rasio antara ekspor dan irnpor terhadap PDB. Sernakin tinggi rasio ini sektor luar negeri, dan cara pembiayaan anggaran pemerintah, dan iii Tingkat monetisasi perekonomian, yang erat kaitannya dengan peng aruh sektor moneter terhadap sektor perekonomian itu, jelas bahwa era globalisasi dan intergrasi pasar uang dan modal sangat berpengaruh terhadap anggaran negara. Jelas pula bahwa anggaran pemerintah sangat berhubungan dengan neraca pembayaran, dimana defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran adalah sama dengan penjumlahan defisit anggaran pemerintah dan kesenj angan tabungan investasi. Densa Kdtd fain, sarah satu surnber defisit itransaksi berjalan adalah defisit dalam anggaran pemerintah. ltu sebabnya, diversifikasi ekspor 5 Expenditure IMF Working Paper WP/96/96 September 1996 Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 menjadi sangat penting artinya dal arn memperbaiki kondisi anggaran negara dan neraca pembayaran. Dan dalam hal ini pemedntah sudah melakukan kebijakan diversifikasi penerimaan yang sangat tepat dengan menghindari ketergantungan pada minyak ekspansif yang dilakukan oleh uang negara dewasa keliru mempunyai kontribusi yang besar, terhadap keseimbangan dalam neraca pembayaran. Untuk kasus Amerika Serikat misainya, banyak ekonom menyarankan agar pemerintah AS menurunkan defisit anggarannya untuk mengatasi defisit dalam neraca pembayarannya.' Semakin tinggi defisit anggaran domestik, maka akan terjadi ekspansi moneter yang besar pula. Dengan demikian kebijakan anggaran domestik akan mempunyai efek inflationer jika sektor riil tidak berkem bang mengimbangi pertumbuhan uang bcredar. Kasus Indonesia pada oil boom rnerupakan contoh yang paling menarik dihubungkan dengan kondisi di atas. Pada saat itu, terjadi pertumbuhan uang beredar sangat tinggi sekitar 20 25% yang mengakibatkan inflasi . Salah satu sumbernya adalah defisit Liuksila, C., Garcia A. dan Bassett, S., "Fiscal Policy Sustaiabilitv oin anggaran domestik yang besar yang dibiayai dengan foreign surplus yang berasal dari penerimaan migas dan bantuan luar negeri. Dampak moneter dari anggaran sebetulnya dapat dikurangi jika pemerintah melakukan sterilasi dengan ineningkatkan deposito . pemerintah pada Bank Sentral atau mempercepat pembayaran hutang. Ara pertama dilakukan oleh pemerintah, tetapi pertam bahan deposit ini dijadikan oleh Bank Indoneisa sebagai sumber likuiditas yang Ekspansif atau Kontraktif Keterkaitan antar sektor moneter fiskal, prod uksi dan neraca pembayaran seperti yang diuraikan diatas menunjukan betapa APBN memiliki peran penting sebagai alat manajemen makro ekonomi. Peran ini semakin meningkat mengingat bahwaAPBN adalah yang relatif masih lebih dapat dikendalikan oleh kebijakan anggaran pemerintah, me kipun harus diakui bahwa masih luputnya pencatatan berbagai penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan bagian dari pemerintahan pusat dan daerah dapat menyebabkan semakin kurangnya kemampuan mengendalikan. Terlebih penting lagi 6 Liuksila, C., Garcia, A., dan Bassett, S., "Fiscal Policy Sustainability oin OilProducing Countries'; IMF workin Paper, WPI041137, November 1994 Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 adalah peran APBN dalam era globalisasi dan intergrasi pasar uang dan modal, yang menyebabkan semakin mengurangi keampuhan kebijakan moneter sebagai pengendali stabiiitas ekonomi. Salah satu contoh betapa besarnya pengaruh perkembangan ekonomi Internasional terhadap perekonomian suatu negara di era globalisasi ini jelas terlihat pada sektor moneter. Dalam perekonomian yang exposure keuangannya ke dunia Iuar diawasi ketat, mak a usaha pengendalian inflasi umumnya dilakukan dengan mengendalikan permintaan melalui peningkatan suku bunga yang akan menekan laju pertumbuhan kredit domestik sehingga mengurangi uang beredar. Namun, globalisasi yang cenderung mendorong semakin terbukanya neraca modal capital account suatu negara meni m bulkan dilema, yang menyebabkan semakin berkurangnya efektivitas instrumen tingkat bunga untuk menurunkan laju inflasi. alah atu penyebabnya adalah karena tingginya tingkat bunga domestik cenderung memperbesar interest rate differential dan mengundang masuknya investor asing di pasar uang Indonesia, sehingga Net Foreign Assets yang merupakan komponen uang primer akan ikut meningkat. Tanpa usaha sterilirisasi, hal ini . akan mendorong terjadinya peningkatan uang beredar, sedangkan usaha sterilisasi secara terus nenerus merupakan upaya yang sangat bagi Bank Indonesia. Ini berarti, usaha menekan permintaan melalui peningkatan suku bunga menjadi kurang efektif atau terpaksa dibayar mahal. Namun ada darnpak ikutan Iainnya yang Juga kurang dik hendaki less desirable. Dengan derasnya arus modal masuk ke Indonesia yang berarti suplai dolar meningkat, maka akan terjadi dorongan apresiasi nilai tukar rupiah. Dalam situasi dimana defisit transaksi berjalan semakin besar, maka kondisi ini sepatutnya harus dihindarkan, karena apresiasi nilai tukar akan cenderung membuat harga barang ekspor Indonesia relatif mahal dan harga barang impor terasa murah, sehingga cenderung mendorong defisit transaksi berjalan yang semakin besar lagi. Oleh karenanya, dalam perannya sebagai pendamping kebijakan moneter dalam mengendalikan stabilisasi ekonomi, maka berbagai pengamatan sering terfokus kepada fungsi stabilisasi dari anggaran negara. Anggaran yang bersifat kontraktif berpotensi untuk meningkatkan stabilisasi ekonomi dan sebaliknya anggaran yang ekspansif akan berpotensi mendorong ekonomi. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Namun ukuran ekspansif atau kontraktifjuga beraneka ragam. Kelompok pertama bersifat perhitungan aritmatik, dengan melakukan pertam bahan dan pengeluaran dari unsur unsur yang dianggap ek pansi ner atau kontraksioner. Salah satu data yang sederhana menganggap bahwa kontraksi atau ekspansi dapat diukur berdasarkan persamaan dibawah ini, yakni Kontraksi + atau Ekspansi _ = Pengeluaran rutin Pembayaran hutang LN + Pembiayaan Pembangunan dalam Rupiah Berdasarkan definisi diatas terlihat bahwa Pemerintah bersikap ekspansif selama tahun tahun anggaran sebelum 1993/94, dan bersikap kontraktif sejak itu hingga saat ini. Demikian pula lMun terakhir ini sepefti hHlihat dari tabel dimana APBNP tahun nggaran 19996/97 menunjukkan terjadinya kontraksi sebesar Rp. 8 miliar. Alasan utama yang sering dipakai untuk bersikap kontraktif adalah untuk mengendalikan inf1asi agar tetap berada d1 bawah tingkat 10% per tahun. Namun demikian, secara teori tis, anggaran bersifat kontraktif daya beli yang di edot dari masyarrkat lebih besar dari kemampuan yang dipompakan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pandangan lainnya menyatakan bahwa untuk itu pengeluaran yang benarbenar ditarik dari masyarakat adalah pajak saja, dan yang dipompakan kepada masyarakat adalah seluruh pengeluaran di dalam negeri. Sebagai contoh, APBNP APB perubahan tahun anggaran 1996/97 menunjukkan penarikan pajak sebesar Rp miliar, sedangkan pengeluaran rutin dikurangi pembayaran utaag dan cicilan lu r negeri &Ian ditarnbah dengan anggaran pemba gunan dalarn bentuk pembiillyaan rupiah adalah Rp miliar. Sehingga menurut definisi ini, telah terjadi ekspansi sebesar Rp miliar. Masih terhadap pula pandangan lainnya dalam pola pikir kelompok pertama, dimana bantuan proyek masih harus ditelaah lagi seberapajauh dampaknya terhadap peningkatan daya beli masyarakat; sehingga akan diperoleh angka ekspansi yang lebih besar lagi. Kelompok kedua adalah dengan menggunakan rill del rnakro untuk mengetahui dampak kebijakan anggaran terhadap berbagai indicator makro perekonomian seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan sebagainya. Selain arah dari dampak anggaranjuga dapat diketahui besarnya dampak tersebut. Ada beberapa pilihan model makro yang dapat dipergunakan. Diantaranya adalah model Computable General Equilibtium CGE, Budget Impact Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Model BIM, dan model makro ekonometrika. Berikut akan dijelaskan salah satu dad model di atas yaitu BlM, Model BIM, ciptaan Bent Hasan. dapat dipakai untuk menganalisa pengaruh APBN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mengingat model ini memiliki 4 empat ciriciri yang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia tersesbut, dimana Pertama, Pendek tan BIM mampu memisahkan efek pengeluaran yang benarbenar tedadi di dalam negeri dengan pengeluaran yang temyata dibiayai melalui impor; Kedua, Pendekatan BIM telah memperhitungkan berapa besar kenaikan pendapatan nasional yang kembali ke pemerintah dalam bentuk pajak; Ketiga, Pendekatan BIM mampu memperhitungkan berapa besar kenaikan pendapatan nasional yang ditransformasikan menjadi tabungan sehingga tidak menjadi kenaikan PDB Produk Dornestik Bruto riel pada tahun yang sarna dan Keempat,yakni 1. Pertumbuhan riel pengeluaran riel pemerintah. 2. Kenaikan pengeluaran pemerintah karena perubahan harga. 3. Perubahan besaran nilai pajak tak langsung. 4. Fluktuasi penerimaan pajak langsung. 5. Besaran marginal prospensity to con ume. 6. Besaran marginal prospensity to import. Dengan memperhatikan keenam faktor di atas tersebut, maka model BIM akan secara baik dapat digunakan untuk melihat apakah pengaruh APBN yang ekspansif Pendekatan ini mampu membedakan secara eksplisit antara efek kenaikan volume riel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui expenditure multiplier dan efek kenaikan pengel uaran pemerintah karena perubahan harga dan gaji melalui price multiplier. Penggunakan BIM sebagai alat untuk menganalisa pengaruh APBN terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara akan efektif bila 6 enam faktor berikut diperhitungkan dan diamati secara cermat fluktuasinya. Keenam faktor terse but adalah terhadap pertumbuhan ekonomi juga ekspansif atau sebaliknya berdampak kontraktif. Demikian pula bila disuatu saat pemerintah melakukan APBN yang kontraktif, apakah Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi juga kontraktif atau malah sebaliknya bersifat ekspansif. Selain itu, model ini juga mampu melihat melihat dampak jangka panjang dan jangka pendek dari berbagai kebijakan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Ketepatan dalam menghitung dampak multiplier inilah yang sebenarnya diperiukan untuk melihat dampak makro dari kebijakan anggaran pemerintah. Yang juga tidak kalah pentingnya untuk dimasukkan sebagai perhitungan adalah apakah Cadangan Anggaran Pembangunan CAP digunakan atau disimpan. Oleh karenanya, semakin kencang arti dari besaran hal itu hitungan konstral atau ekspansi, apalagi hitungan secara aritmatik sederhana. Yang lebih penting untuk diamati apakah kebijakan pemerintah konsisten untuk bersifat hatihati dan konservatif dalam rencana anggarannya. Data yang ada hingga saat im tidak dapat menolak kenyataan bahwa memang pemerintah cenderung terus memilih kebijakan fiskal yang konservatif yakni bersikap kontraksioner atau kurang ekspanioner dengan berjalannya waktu. Namun, uraian diatas membersitkan pertanda, bahwa dalam era integrasi pasar uang dan modal, kebijakan moneter harus sepenuhnya didukung oleh kebijakan fiskal yang diukur berdasarkan dampak moneternya, dan untuk itu diperlukan perhitungan yang seakurat mungkin. c. Redefinisi Konsep Kebijakan Fiskal Namun demikian, pengamatan mengenai keberhatihatian pemerintah dalam menetapkan anggarannya, dengan memasukkan unsurunsur keterbukaan pasar barang danjasa yang semakin pesat, tidak berarti bahwa kita harus berpuas dengan apa yang telah dilakukan saat ini. lntegrasi pasar uang dan modal mengakibatkan semakin 'mobile' nya dana, dan semakin sensitifnya suatu negara terhadap berbagai indicator ekonomi dan rumor yang menyertainya. Oleh karenanya, di lahan yang sebenarnya masih bisa diamati secara baik oleh pemerintah, sikap yang maksimal untuk mengurangi exposure hutang serta merekam setiap kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengel uaran pemerintah menj adi sangat lebih penting artinya. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan pajak. Dalam rangka ini, peningkatan usaha penerimaan pajak melalui berbagai cara perlu dilakukan. Cara lain adalah dengan meningkatkan penerimaan nonpajak, yang Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 sampai saat ini baru berbentuk penerimaan dividen dari BUMN dan penerimaan hasil privatisasi. Tidak tercatatnya arus penerimaan atau pengeluaran pemerintah non pajak melalui APBN yang harus disahkan oleh wakil rakyat akan menyebabkan semakin sukanya memperhitungkan dampak inflator, dampak distributive, maupun dampak alocative dari APBN. Bagaimana cara menekan defisit anggaran atau hutang luar negeri menjadi penting, karena fokus pada primary deficit dan rasio debttoGDP sedangkan rill dan bahkan perhatian kita bahwa komposisi dari penekanan defisit mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap kesuksesan dalam jangka panjang maupun terhadap ekonomi secara keseluruhan. Sehingga tidak kalah menariknya untuk menelaah apakah ada perbedaan hakiki dalam dampak makro penyesuaian fiskal dengan pemilihan strategi penekanan pengeluaran dibanding dengan strategi peningkatan pajak. Alesina dan Perroti 1996 dalam tulisannya berjudul 'Fiscal Adjustments in GECD Countries Composition and Macroeconomic Effects J menunjukkan bahwa komposisi dad penyesuaian anggaran mempengaruhi kemungkinan sukses yang didefinisikan sebagai pembangunan tidak akan dapat lama dipertahankan dan bersifat konstraksi. Meskipun demikian, mereka menyadari bahwa pilihan pertama sering kurang disukai karena dampak distribusinya, dan oleh sebab itu sangat menarik untuk dipelajari Iebih lanjut. Tentunya penemuan diatas kurang relevan bagi kita, dan mungkin hanya relevan bagi negara yang berbentuk welfare state dengan berbagai bentuk jaminan sosial dan kesejahteraan yang sering terasa sangat berleebihan, seperti misainya di negara Skandinavia dan negara Eropa lainnya. Oleh sebab itu dapat dimengerti bahwa kecenderungan penyesuaian fiskal kita dalam rangka menutupi defisit anggaran adalah dengan upaya peningkatan pajak, dan bukannya dengan menekan gaji pegawai negeri atau jaminan sosial yang relatif sudah sangat minim. penekanan defisit dalam jangka panjang serta mempunyai dampak makroekonomi yang berbeda. Mereka menemukan bahwa penyesuaian anggaran melalui pemotongan pengeluaran transfer dan gaji pegawai negeri mempunyai kemungkinan 'sukses' yang lebih tinggi dan bersifat Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 ekpansioner. Sebaliknya, penyesuaian anggaran melalui peningkatan pajak dan pemotongan pengeluaran7d. Perbaikan perpajakan administrasi Gambaran terakhir memperkirakan realisasi penerimaan pajak 1996/1997 tidak akan mencapai target, antara lain disebabkan rendahnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai PPN dan bea masuk BM, Secara total, memang perkiraan penerimaan pajak 1996/ 1997 akan mencapai sebesar Rp. 55, 883 triliun atau hanya 0,3% lebih rendah dari sasaran. Akan tetapi apabila kita melihat kompon nnya, maka terlihat beberapa un sur yang dominan menyebabkan penurunan ekonomi. Pertama adalah penerimaan Bea Masuk lebih rendah dari sasaran. Hal ini mudah dimengerti karena memang terdapat penurunan tarif BM sebanyak 428 pos tarif pada deregulasi Januari 1996, serta pembebasan khusus bagi impor mobnas. Namun, penerimaan Pajak Pertambahan ilai PPN juga temyata 6,4% lebih rendah dari sasaran APBN atau hanya Rp. 20,393 triliun, yang dikatakan akibat naiknya pembedaan re titusi PPN serta perkembangan sektor otomotif dan industri lainnya yang lebih rendah dari perkiraan. Dilihat dari turut administrasi nya, mengakibat naiknya dari pemungutan pajak serta upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, penerimaan Pajak Penghasilan Pph diperkirakan mencapai Rp. 25,496 triliun atau 7,5% di atas target Demikian pula halnya dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai triliun, juga sedikit melebihi sasaran, maupun penerimaan cukai yang 4,6% lebih tinggi dari sasaran disebabkan kenaikan produksi barang kena cukai dan penyesuaian harga dasar dalam pemunguntan cukai. Sementara itu, harga ratarata minyak mentah yang melampaui harga patokan APBN 1996/ 1997 menyebabkan penenmaan laba bersih minyak LBM mendekati nol, menimbulkan subsidi BBM sebesar Rp. 1,416 triliun. 7Ariff, Mohamed, 1996, Effect of Financial Liberalization on Four South East Asia Finansial Market, 19731994, ASEAN Economic Bulletin Vol. 12 ISEAS. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Tanpa mengecilkan arti perbaikan administrasi perpajakan yang terlihat saat ini, mungkin beberapa kiat yang bisa dilakukan seperti diusulkan Tanzi dan Pellechio 1995, antara lain 1. Pembentukan Unit Khusus untuk pembayar pajak besar Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam administrasi perpajakan modern adalah dengan membentuk unit khusus untuk memonitor pungutan pajak dari pembayar pajak besar. Anggota dari Unit Khusus ini hendaknya dipilih dari mereka yang sudah terlatih baik dan memiliki keahlian yang memadai untuk mengikuti dan mengaudit usaha para pembayar pajak besar ini, yang umumnya sangat rumit dan luas serta tersebar di berbagai negara dalam bentuk Multi National Corporation yang dengan mudah melakukan penghindaran pajak melalui transferpricing, misalnya. Para pembayar pajak besar ini meskipun tidak besar jumlahnya,namun sumbangannya terhadap PPN ataupun PPh sedng mencapai 90% dad total penarikan pajaktersebut, disamping kenyataan ini umumnya juga memegang peran ar dalam Witholding Tax. Dengan tujuan untuk melakukan pemungutaf pada waktunya, Unit Khusu ini juga dapat mencegah terjadinya kealah perhitungan, baik diseminarkan 1ebih dini. Dernikian besar dampaknya sehingga 25 negara telah melakukannya, antara Perancis, termasuk Amenka . serta Australia, Spanyol, Inggris, Burkin aso, Argentina, Belgia, Brazil. Colombia, El Salvador,dan lainlain. Dengan beberapa halnya dengan beberapa keberlakuan ujilainnya juga sedang mencoba konsep ini. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan penduduk, maka kelompok yang tergolong 'besar' juga akan semakin meningkat, seperti halnya Argentina yang memulai kelompok tersebut dengan perusahaan dan individual, yang sekarang berkembang menjadi perusahaan dan individual yang termasuk dalam monitoring ini. 2. Memperbaiki administrasi pemungutan pajak golongan kecil Administrasi pemungutan pajak golongan kecil umumnya sangat sukar, terutama karena pernbukuan yang kurang baik, sehingga beberapa negara melakukan penyederhanaaa. Mungkin dapat dipertimbangan berbagai altematif untuk menggantikan pajak bagi peng aha kecil, antara lain i menetcpkan sernacam pembayaran tahuno, Annual Fee, yang Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 dibedakan berdasarkan jenis usahanya, atau ii Presumptive Tax, dimana pend. patan terkena pajak didasarkan atas suatu tolok ukur tertentu seperti misalnya jumiah buruh, total pembayaran gaji, jenis harta, dan lain sebagainya. Kedua cara ini mungkin akan lebih efektif untuk memungut pajak dari perusahaan dan golongan nya yang belum memiliki kemampuan mengadakan pembukuan dengan baik. Namun apabila tidak dilakukan secara berhatihati atau terlalu besar bebannya, akan menjadi counter productive. C. Kesimpulan Upaya kontraksi fiskal yang dilakukan pemerintah, serta upaya reformasi perpajakan akan dengan mudah hambar dengan masih banyaknya dana yang tidak terekam oleh APBN, yang dikenal dengan 'dana nonbudgeter. Dengan semakin meningkatkan pendapatan dan pendidikan rakyat serta dengan diharapkannya meningkatnya kesadaran membayar pajak, adalah lumrah apabila masyarakatjuga semakin kritis terhadap hakhaknya sebagai terpayeryang baik. Kesan terjadinya arus luar dari penanganan uang negara dapat merupakan alasan untuk tidak menjadi wajib pajak yang baik, karena secara aktuil mungkin mereka sudah terkena beban pungutan yang bersifat sebagai pajak bagi mereka. Belum lagi apabila kita ingat bahwa kebocoran akibat korupsi akan sangat mempengaruhi bukan saja pengeluaran pemerintah, akan tetapi juga pertumbuhan dan investasi; seperti yang diuraikan Paolo Mauro 1996 dalam studi perbandingan antar negaranya. Seperti kita ketahui, Anggaran pemerintah Indonesia tidak dapat sepenuhnya merekam seluruh aspek anggaran pemerintah. Artinya, tidak seluruh penerimaan dan tidak seluruh pengeluaran pemerintah tercatat di APBN, seperti misalnya dana reboisasi dan iuran TV. Contoh lain adalah dana swadaya . masyarakat yang dipergunakan untuk membangun fasilitas sosial, seperti pembangunan jembatan, jalan, langgar, balai desa, dsb. Satu contoh lagi misalnya kegiatan ini menyumbang secara tidak langsung pada . pertumbuhan kemajuan ekonomi maupun pemerataan pendapatan, tetapi penerimaan dan pengeluaran ini tidak tercantum dalam APBN. Demikian pula halnya dengan berbagai pungutan oleh pemerintah pusat dan daerah yang tidak melalui APBN, yang saat ini sedang diusahakan penyempumaannya melalui UU penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP yang tengah dibahas di DPR. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Oleh sebab itu, sistem keuangan negara yang terpadu dan accountable merupakan prasyarat bagi kredibilitas pemerintah untuk meningkatkan rasa sadar wajib pajak, dan terlebih lagi dalam vactualitas ilmu menjadi alat manajemen ma ro yang baik. Undangundang undang bW bawa dan enforceable adalah salah satu jawabannya yang akan kurang optimal apabila komitmen seluruh pelaku baik pemerintah maupun swasta tidak menyertainya. Hal ini jelas terlihat dari perbandingan berbagai negara seperti terlihat pada Tabel 3 dibawah ini yang diambil dari Allan 1 994, dimana peran dan otoritas Menteri Keuangan sangat jelas dan besar termasuk dalam hal memonitor penggunaan pinjaman pemerintah. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Daftar Pustaka Alesina dan Perroti 1995, Fiscal Adjusment In OECD Countries Composition and Macroeconomic Effects "Economic Policy 21, October 1995 Liuksila, C., Garcia, A., dan Bassett, S., "Fiscal Policy Sustainability oin OilProducing Countries IMF "workin Paper, WP/041137, November 1994 Mauro, P., "The effects of corrucption on Growth Investment, and Goverment Expenditure IMF "Working Paper, WP/96/96, September 1996 Tanzi, V. dan Pellechio, T, "The reform of Tax Administration WP/95/22 "February 1995 Anam, Haerul, 1995, Pengaruh Faktor Ekternal dan Internal serta Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Suku Bunga di Indonesia1984. 11991. 4, tidak dipublikasikan, Tesis S2 UGM Yogyakarta. Adiningsih, Sri, 1996,Tingkat Bunga Riil, Inflasi dan Kebijakan Moneter IndonesiaTahun 1989 1995, working paper, UGM. Ariff. Mohamed, 1996, Effect of Financial Liberalization on Four South East Asia Finansial Market, 19731994, A EAN Economic Bulletin Vol. 12 I o. 3 ISEA . Ikhsan, Mohamad, 1992 Penentuan Tingkat Bunga di Indonesia Dampak Deregulasi Junil983 hingga 1989, Jurnal Ekonomi Indonesia, April, Insukindro, 1990, The Short and Long term .. Determinants of Money ana J d Bank Credit Market This study seeks to explore Islamic macroeconomics as a new paradigm and its application in controlling inflation, monetary and fiscal in conventional and Islamic macroeconomics. Then explore some points about the development of macroeconomics at the time of the Prophet Muhammad. The approach method used in this study is descriptive qualitative analysis, with library research data collection techniques using secondary data in accordance with a number of relevant literature. Then the data analysis technique was carried out by inductive deductive techniques. The results show that monetary policy is an important instrument of political policy in the economic system, both conventional and Islamic and this policy has existed and began to develop since the time of the Prophet Muhammad. The fundamental difference between Islamic and conventional macroeconomics lies in the purpose and prohibition of interest in Islam, the condition for achieving and ensuring the proper functioning of the monetary system is that the monetary authority must supervise the entire system. Monetary policy and fiscal policy are macroeconomic policies that are very important in relation to achieving inflation targets and economic growth. Therefore, in an effort to overcome inflation, monetary and fiscal policies, the government can carry out various macroeconomic policies to achieve inflation targets and economic J. PellechioTax administration plays a crucial role in determining a country`s real or effective tax system. Unfortunately, tax administrations in many countries do not function optimally and distort the intention of tax laws. In order for taxation to have its intended effect on the allocation of resources, the distribution of income, and macroeconomic stability and growth, the tax administration must function effectively and efficiently. This paper addresses tax administration reform by describing briefly the causes for inefficient tax administration, identifying the essential elements of successful reform, and presenting measures to improve the tax administration. The common thread of a reform strategy is to focus administrative resources on problems in the tax collection system through promotion of voluntary taxpayer compliance and adoption of a logical sequence of procedures for efficiently identifying and handling instances of Ph. D.-University of Essex, 1990. Includes bibliographical references leaves 288-313. Alesina DanAlesina dan Perroti 1995, Fiscal Adjusment In OECD Countries Composition and Macroeconomic Effects "Economic Policy 21, October 1995The effects of corrucption on Growth Investment, and Goverment Expenditure IMF "Working PaperP MauroMauro, P., "The effects of corrucption on Growth Investment, and Goverment Expenditure IMF "Working Paper, WP/96/96, September 1996Tingkat Bunga Riil, Inflasi dan Kebijakan Moneter IndonesiaTahunSri AdiningsihAdiningsih, Sri, 1996,Tingkat Bunga Riil, Inflasi dan Kebijakan Moneter IndonesiaTahun 1989 1995, working paper, of Financial Liberalization on Four South EastAriffMohamedAriff. Mohamed, 1996, Effect of Financial Liberalization on Four South EastPenentuan Tingkat Bunga di Indonesia Dampak Deregulasi Junil983 hingga 1989Mohamad IkhsanIkhsan, Mohamad, 1992 Penentuan Tingkat Bunga di Indonesia Dampak Deregulasi Junil983 hingga 1989, Jurnal Ekonomi Indonesia, April, Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Indonesia telah berhasil melewati masa-masa sulit saat diterpa krisis ekonomi yang cukup berat pada tahun 1998. Krisis yang bermula dari jatuhnya nilai tukar rupiah itu kemudian merontokkan bangunan ekonomi yang telah dicapai lebih dari tiga dasa warsa. Setelah lebih dari satu dasawarsa pemulihan ekonomi dari krisis, kini kondisi perekonomian telah bangkit menuju kemajuan. Bahkan saat datang krisis di belahan dunia Eropa dan Amerika Serikat, perekonomian nasional tetap mampu bertahan dari dampak krisis tersebut. Meski masa-masa suram telah berlalu, tetapi berbagai ganjalan dalam perekonomian masih pembangunan nasional kita adalah menciptakan pertumbuhan yang inklusif guna mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi harus bisa dinikmati secara merata sehingga tidak menimbulkan ketimpangan distribusi ekonomi pada satu sisi melahirkan banyak kelas menengah baru, tetapi di sisi lain memunculkan ketimpangan yang masih cukup tinggi. Beranjak dari keterpurukan ekonomi, tantangan serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka untk menyongsong datangnya MEA 2015 yang dipercepat dari tahun 2020, Indonesia harus berperan aktif di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, serta mengambil langkah-langkah strategis dan memperkuat informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu mengubah cara pandang, pola pikir, dan pola kehidupan manusia. Kekhawatiran terhadap kelangkaan scarcity barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, tampaknya telah semakin berkurang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah mampu mendorong terciptanya penemuan-penemuan yang dapat menghambat kelangkaan barang dan jasa. Melalui inovasi, riset, dan pengembangan yang terus-menerus, telah mampu menciptakan produk barang dan jasa baru uang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk barang dan jasa apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen dapat disediakan dan dipenuhi oleh produsen. Siapa saja yang berminat dan memiliki daya beli dapat memilih, meminta, dan membeli produk-produk baru, seperti handphone baru, mobil baru, TV baru, dan produk baru lainnya. Bahkan siapa saja yang memiliki potensi untuk membeli barang dan jasa dapat membelinya dengan mudah. Kemudian untuk produk potensial ekspor Indonesia seperti * Kulit dan produk kulit, sasaran ke nagara Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina;* Peralatan dan instrumen medis, sasaran ke negara Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina;* Rempah-rempah untuk obat, sasaran ke nagara Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand; * Makanan olahan, sasaran ke negara Malaysia, Filipina, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Vietnam;* Essential oil, sasaran ke nagara Singapura;* Ikan dan produk ikan, sasaran ke negara Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia; 1 2 Lihat Money Selengkapnya Economic globalization is the increasing economic integration and interdependence of national, regional and local economies across the world through an intensification of cross-border movement of goods, services, technologies and capital. Globalization leads to freer trade between countries. This is one of its largest benefits to developing nations. Homegrown industries see trade barriers fall and have access to a much wider international market. While an influx of foreign companies and foreign capital creates a reduction in overall unemployment and poverty, it can also increase the wage gap between those who are educated and those who are not. Over the longer term, education levels will rise as the financial health of developing countries rise, but in the short term, some of the poor will become poorer. Not everyone will participate in an elevation of living standards. According to Islamic economics, economic globalization should be done using appropriate approaches so as not to cause a lot of problems that could potentially harm the countries that are developing. The approach used should be based on fairness and equality in human interaction, and a multidisciplinary approach that covers all aspects of human life, moral, intellectual, social, historical, demographic, and political. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 1 GLOBALISASI EKONOMI DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG TELAAH PENDEKATAN EKONOMI ISLAM Akhmad Nur Zaroni Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda ABSTRACT Economic globalization is the increasing economic integration and interdependence of national, regional and local economies across the world through an intensification of cross-border movement of goods, services, technologies and capital. Globalization leads to freer trade between countries. This is one of its largest benefits to developing nations. Homegrown industries see trade barriers fall and have access to a much wider international market. While an influx of foreign companies and foreign capital creates a reduction in overall unemployment and poverty, it can also increase the wage gap between those who are educated and those who are not. Over the longer term, education levels will rise as the financial health of developing countries rise, but in the short term, some of the poor will become poorer. Not everyone will participate in an elevation of living standards. According to Islamic economics, economic globalization should be done using appropriate approaches so as not to cause a lot of problems that could potentially harm the countries that are developing. The approach used should be based on fairness and equality in human interaction, and a multidisciplinary approach that covers all aspects of human life, moral, intellectual, social, historical, demographic, and political. Keywords Economic Globalization, Islamic Economics, Developing Countries. PENDAHULUAN Sejak pertama kali ilmu ekonomi diakui sebagai cabang ilmu tersendiri dengan munculnya buku yang sangat terkenal “The Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation” 1776 oleh Adam Smith, persoalan pembangunan ekonomi, belum banyak dibicarakan. Masalah ini baru aktual setelah perang dunia kedua PD II, Arsyad, 1999 4. Saat itu negara-negara yang baru merdeka berusaha mengejar ketertinggalannya, sehingga muncullah ekonomi pembangunan yang selanjutnya selalu dihubungkan dengan negara-negara baru merdeka atau negara-negara sedang berkembang NSB atau juga disebut negara-negara dunia ketiga Gilarso, 1992428. Usaha NSB ini ternyata mendapat perhatian besar dari negara dunia pertama dengan memberikan bantuan-bantuan, baik berupa hibah grant maupun pinjaman lunak atau dalam bentuk bantuan teknik dan tenaga ahli, bahkan bantuan untuk melakukan studi Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi … 2 AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015 kelayakan suatu proyek. Hal ini semakin gencar, apalagi ketika ada kepentingan untuk mendapat dukungan dalam perang ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur. Sehingga, muncullah faham developmentalisme yang dikomandani oleh Amerika Serikat Wahid, 1999 20-22. Maka disusunlah sebuah strategi yang menciptakan konstruksi tatanan dunia pasca perang yang terpusat di Amerika Serikat, yaitu penerapan sistem Bretton Woods yang menyediakan kerangka institusional bagi sebuah tatanan ekonomi liberal yang diinginkan, dan Marshall Plan yang memberikan kemungkinan bagi mereka untuk mengelola perekonomian dunia pasca perang pada basis komitmen bersama bagi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tinggi, sebuah komitmen dari hasil hubungan negara masyarakat neo-liberal khas AS Cholis, 199972. Dominasi ini dipandang oleh para ilmuwan sosial sebagai fondasi hegemoni Amerika atas sekutunya di Eropa, yang selanjutnya digunakan untuk memperluas hegemoninya ke negara-negara dunia ketiga. Tidak heran kalau dalam sejarah pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga diwarnai dengan teori-teori Barat. Seperti teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi The Stages of Economic Growth Theories yang bertumpu pada asumsi-asumsi ekonomi neo-klasik, teori internasionalis-struktural The Sstructural Internationalist Theories Todaro, 1977 87, dan teori keterbelakangan dan ketergantungan Marxis dan Neo-Marxis Underdeveloped and Dependencia Clements, 1999 59. Berbagai macam teori yang dipakai ternyata belum mampu mengakhiri keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga. Masalah-masalah pembangunan seperti kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan terus berlangsung memburuk. Kenyataan ini menyebabkan munculnya isu-isu kontroversial dalam ekonomi pembangunan yang secara umum mencerminkan ketidakpastian politik dan ekonomi tentang penerimaan politis teori-teori dalam pemecahan mendasar seperti pertambahan angka pengangguran produktif, penghapusan kemiskinan pedesaan dan urban, serta penurunan ketimpangan ekonomi dan sosial. Kontroversi ini semakin ruwet ketika ada campur tangan kepentingan-kepentingan tertentu dari badan-badan penyandang dana kuat seperti Bank Dunia IBRD, IMF, ADB, dan berbagai badan pembangunan PBB Clements, 1999 10. Kenyataan di atas memunculkan asumsi bahwa kegagalan pembangunan di Dunia Ketiga adalah karena diterapkannya teori yang tidak sesuai dengan kondisi setempat a-historis. Banyak pengambil keputusan di Dunia Ketiga terpaksa membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan ideologi-ideologi yang sama sekali tidak sesuai dan dimodifikasi sekadar sesuai dengan kondisi historis dan kultural setempat sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang merusak terhadap kondisi sosio-ekonomi yang ada Clements, 1999 11. Ketika Negara miskin me-liberal-kan pasar mereka, Negara kaya tetap secara tegas bersikap proteksionis, terutama di bidang seperti tekstil, pertanian, dan petrokimia, maka ketimpangan pendapatan terus meningkat di antara Negara kaya dan miskin. Ini adalah akibat dari globalisasi terhadap Negara miskin yang sebenarnya Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi… Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 3 banyak ditentang keras oleh NSB. Hal ini dapat dilihat pada kegagalan pertemuan WTO di Seattle tahun 1999, dan protes keras pada pertemuan IMF/World Bank di Prague, September 2000, serta pertemuan G8 di Genoa, Juli 2001. Para ahli ekonom berpendapat bahwa kacaunya pertemuan di Seattle bukanlah sekedar karena adanya ribuan demonstran yang tidak puas, melainkan terjadi karena kegagalan atas Amerika dan Eropa dalam merespons masalah dari Negara berkembang. Ketidaksetaraan yang berkembang akan menimbulkan resiko terbesar untuk masa depan dari ekonomi dunia. Jika kondisi tidak adil antara Negara-negara maju dengan NSB ini terus berlanjut, maka tujuan globalisasi akan semakin jauh dari kata sukses. Sistem yang adil dalam mengakses pasar oleh NSB adalah sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang mendasar. Ini adalah pesan yang sama yang ilmuwan Muslim selalu berikan sepanjang abad melalui penekanan tegas terhadap keadilan. PEMBAHASAN Pengertian Globalisasi Ekonomi Tidak ada definisi yang baku atau standar mengenai globalisasi, tetapi secara sederhana globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana semakin banyak negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dunia. Jadi, jika pada periode sejak perang dunia kedua berakhir hingga tahun 1970-an ekonomi dunia didominasi oleh ekonomi Amerika Serikat AS, sekarang ini walaupun produk domestik bruto PDB AS masih besar yakni sekitar 45% dari PDB dunia, peran dari ekonomi Uni Eropa, Jepang dan negara-negara yang tergolong dalam newly industrialized countries NICs, seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, dan Cina jauh lebih kuat sebagai motor penggerak perekonomian dunia. Semakin mengglobalnya suatu negara di dalam perekonomian dunia dapat dilihat dari misalnya peningkatan dari perdagangan internasionalnya ekspor dan impor yang tercerminkan antara lain pada peningkatan pangsa ekspornya di pasar global dan peningkatan rasio impor terhadap PDB-nya; semakin aktif terlibat dalam proses produksi yang melibatkan banyak negara misalnya dalam membuat pesawat Boeing lebih dari 50 negara terlibat yang masing-masing membuat bagian-bagian tertentu dari pesawat tersebut, atau dalam membuat pesawat Airbus, sejumlah negara Eropa terlibat dalam proses pembuatannya, dan semakin besar arus investasi asing yang masuk ke negara tersebut atau semakin besarnya investasi dari negara tersebut ke negara-negara lain. Jadi, proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat mengikuti kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antarnegara, tidak hanya dalam perdagangan internasional tetapi juga dalam kegiatan investasi, finansial dan produksi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi … 4 AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015 melibatkan banyak negara. Dalam tingkat globalisasi yang optimal arus produk dan faktor-faktor produksi lintas negara atau regional akan selancar lintas kota di suatu negara atau desa di dalam suatu kecamatan. Pada tingkat ini, seorang pengusaha yang punya pabrik di Kalimantan Barat setiap saat bisa memindahkan usahanya ke Serawak atau Filipina tanpa ada halangan, baik halangan logistik maupun halangan birokrasi dari pihak pemerintah Malaysia atau Filipina maupun dari pemerintah Indonesia dalam urusan administrasi seperti izin dan sebagainya. Sekarang ini tidak relevan lagi mencantumkan nama negara asal dari suatu produk; orang hanya tahu bahwa lampu itu adalah buatan Philips yang pabrik pembuatanya bukan di Belanda, tetapi misalnya di Tangerang. Banyak produk dari Disney bukan buatan AS melainkan dibuat di Cina dengan memakai tenaga kerja, bahan baku dan modal dari negara tersebut. Sekarang ini semakin banyak produk-produk yang komponennya di buat di lebih dari satu negara seperti komputer, mobil, pesawat terbang, dll., dan banyak perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai kantor pusat bukan di negara asal melainkan di pusat-pusat keuangan di negara-negara lain seperti London dan New York. Semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional disebabkan oleh banyak hal, diantaranya menurut Halwani 2002 adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia. Selain itu, penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya industri yang bersifat footloose akibat kemajuan teknologi yang mengurangi pemakaian sumber daya alam, semakin tingginya pendapatan dunia rata-rata per kapita, semakin majunya tingkat pendidikan mayarakat dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang, dan semakin banyaknya jumlah penduduk dunia. Menurut Friedman 2002, globalisasi mempunyai tiga dimensi. Pertama, dimensi ide atau ideologi yaitu “kapitalisme”. Dalam pengertian ini termasuk seperangkat nilai yang menyertainya, yakni falsafah individualisme, demokrasi dan HAM. Kedua, dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas yang artinya arus barang dan jasa antarnegara tidak dihalangi sedikitpun juga. Ketiga, dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi yang akan membuka batas-batas negara sehingga negara makin tanpa batas. Ruang Lingkup Globalisasi Ekonomi Dalam ekonomi, secara garis besar fenomena globalisasi dapat dilihat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi lintas negara dalam berbagai bentuk. Diantaranya, dua bentuk kegiatan ekonomi yang secara nyata semakin mengglobal, yakni arus perdagangan dan arus modal internasional. Oleh sebab itu, arus globalisasi dan arus perdagangan serta investasi dunia berlangsung bersamaan. Arus Perdagangan Internasional Pangsa dari pengeluaran konsumsi domestik terhadap barang dan jasa yang Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi… Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5 diimpor dari negara-negara lain meningkat, dan bagian dari produksi barang dan jasa di dalam negeri yang diekspor meningkat. Peningkatan ini membuat volume perdagangan antarnegara di dunia meningkat, baik secara absolut maupun relatif, yakni rasio dari perdagangan internasional ekspor dan impor terhadap PDB dari masing-masing negara secara individu atau dunia. Data dari Bank Dunia tahun 2000 misalnya menunjukkan bahwa di dalam kelompok negara-negara kaya/maju, pangsa dari perdagangan internasional di dalam output total naik dari 27% ke 39% selama periode 1987-1998. Sedangkan di dalam kelompok negara-negara sedang berkembang, rasio perdagangan internasional terhadap PDB naik dari 10% ke 17% dalam periode yang sama Bank Dunia, 2000a. 1. Arus Modal Internasional Arus modal internasional atau arus modal antarnegara terdiri dari modal swasta dan modal pemerintah. Arus modal swasta antarnegara bisa berbentuk investasi atau pinjaman; sedangkan arus modal asing pemerintah pada umumnya dalam bentuk pinjaman, misalnya pinjaman yang diterima dari pemerintah dari negara-negara yang tergabung dalam CGI Consultancy Group on Indonesia atau dalam konteks bilateral dengan pemerintah negara-negara donor secara individual. Pengertian dari modal asing pemerintah juga termasuk pinjaman dari badan-badan dunia seperti Dana Moneter Internasional IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia ADB. Arus modal asing dalam bentuk investasi bisa investasi investasi langsung atau jangka panjang, yang disebut foreign direct investment FDI atau penanaman modal asing PMA, atau investasi tidak langsung atau jangka pendek, yang umum disebut investasi portofolio. Dalam hal PMA, dalam dua dekade belakangan ini semakin banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis di suatu negara melakukan investasi jangka panjang di negara-negara lain, yang dilandasi oleh berbagai motivasi seperti pasar yang luas dan ketersediaan sumber daya produksi di negara-negara tujuan investasi. Perkembangan ini dengan sendirinya meningkatkan arus PMA antarnegara, yang terefleksi dalam peningkatan pangsa dari PMA sebagai suatu persentase dari investasi total dunia. Menurut data Bank Dunia pada tahun 1975 PMA berjumlah hanya 23 miliar dollar AS, dan pada tahun 1997 jumlahnya meningkat menjadi 644 miliar dollar AS Friedman, 2002. Juga data Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 1998 jumlah investasi langsung dari perusahaan-perusahaan AS di banyak negara lain di dunia telah mencapai 133 miliar dollar AS, sedangkan PMA di AS pada tahun yang sama bernilai 193 miliar dollar AS. Secara keseluruhan, arus PMA di dunia meningkat sangat signifikan selama periode 1988-1998 dari 192 miliar dollar AS ke 610 miliar dollar AS. Arus PMA dari kelompok negara-negara maju ke kelompok negara-negara sedang berkembang juga meningkat tajam selama periode yang sama, termasuk Indonesia, terkecuali sejak krisis ekonomi arus PMA neto ke Indonesia mengalami suatu penurunan Bank Dunia 2000b. Dalam hal investasi jangka pendek, juga dalam dua dekade belakangan ini semakin banyak penabung-penabung, terutama di negara-negara maju yang mendiversifikasikan Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi … 6 AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015 portofolio mereka ke berbagai macam aset-aset keuangan luar negeri seperti obligasi, saham, pinjaman atau deposito. Juga semakin banyak perusahaan-perusahaan terutama di negara-negara sedang berkembang yang membiayai kegiatan produksi mereka dengan memakai dana investasi dari sumber-sumber luar negeri, selain dari kredit perbankan dan pasar modal domestik. Akar Historis Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi Sejarah Neo-Liberal bisa dirunut jauh ke masa-masa tahun 1930-an. Adalah riedrich von Hayek1899-1992 yang bisa disebut sebagai Bapak Neo-Liberal. Hayek terkenal juga dengan julukan ekonom ultra-liberal. Muridnya yang utama adalah Milton Friedman, pencetus monetarisme. Pada saat itu adalah juga masa kejayaan Keynesianisme, sebuah aliran ilmu ekonomi oleh John Maynard Keynes. Keynesian dianggap berjasa dalam memecahkan masalah Depresi besar tahun 1929-1930. Terutama setelah diadopsi oleh Presiden Roosevelt dengan program "New-Deal" maupun Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia ke-II, maka Keynesian resmi menjadi mainstream ekonomi. Bahkan Bank Dunia dan IMF kala itu terkenal sebagai si kembar Keynesianis, karena mempraktekkan semua resep Keynesian. Dasar pokok dari ajaran Keynes adalah kepercayaannya pada intervensi negara ke dalam kehidupan ekonomi. Menurutnya, kebijakan ekonomi haruslah mengikis pengangguran sehingga tercipta tenaga kerja penuh full employment serta adanya pemerataan yang lebih besar. Dalam bukunya yang terkenal di tahun 1926 berjudul “The End of Laissez-Faire”, Keynes menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kepentingan individual yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan umum. Katanya, “Sama sekali tidak akurat untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip ekonomi politik, bahwa kepentingan perorangan yang paling pintar sekalipun akan selalu bersesuaian dengan kepentingan umum”. Keynesianisme masih tetap menjadi dominant economy sampai tahun 1970-an. Sementara itu neo-liberal belum lagi bernama. Akan tetapi Hayek dan kawan-kawan sudah merasa gelisah dengan mekarnya paham Keynes ini. Pada masa itu pandangan semacam neoliberal sama sekali tidak populer. Meskipun begitu mereka membangun basis di tiga universitas utama London School of Economics LSE, Universitas Chicago, dan Institut Universitaire de Hautes Etudes Internasionales IUHEI di Jenewa. Para ekonom kanan inilah yang kemudian setelah PD-II mendirikan lembaga pencetus neo-Liberal, yaitu Societe du Mont-Pelerin, Pertemuan mereka yang pertama di bulan April 1947 dihadiri oleh 36 orang dan didanai oleh bankir-bankir Swiss. Termasuk hadir adalah Karl Popper dan Maurice Allais, serta tiga penerbitan terkemuka, Fortune, Newsweek dan Reader's Digest. Lembaga ini merupakan "semacam freemansory neoliberal, sangat terorganisir baik dan berkehendak untuk menyebarluaskan kredo kaum neo-liberal, lewat pertemuan-pertemuan internasional secara reguler". Pandangan Neo-Liberal dapat diamati dari pikiran Hayek. Bukunya yang terkenal adalah "The Road to Serfdom" Jalan ke Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi… Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 7 Perbudakan yang menyerang keras Keynes. Buku tersebut kemudian menjadi kitab suci kaum kanan dan diterbitkan di Reader’s Digest di tahun 1945. Ada kalimat di dalam buku tersebut "Pada masa lalu, penundukan manusia kepada kekuatan impersonal pasar, merupakan jalan bagi berkembangnya peradaban, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa itu. Dengan melalui ketertundukan itu maka kita bisa ikut serta setiap harinya dalam membangun sesuatu yang lebih besar dari apa yang belum sepenuhnya kita pahami". Neo-liberal menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Regulator utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Mekanisme pasar akan diatur oleh persepsi individu, dan pengetahuan para individu akan dapat memecahkan kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi, sehingga mekanisme pasar dapat menjadi alat juga untuk memecahkan masalah sosial. Menurut mereka, pengetahuan para individu untuk memecahkan persoalan masyarakat tidak perlu disalurkan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam arti ini maka Neo-liberal juga tidak percaya pada Serikat Buruh atau organisasi masyarakat lainnya. Dengan demikian Neo-liberal secara politik terus terang membela politik otoriter. Ini ditunjukkan oleh Hayek ketika mengomentari rejim Pinochet di Chili, "Seorang diktator dapat saja berkuasa secara liberal, sama seperti mungkinnya demokrasi berkuasa tanpa liberalisme. Preferensi personal saya adalah memilih sebuah kediktatoran liberal ketimbang memilih pemerintahan demokratis yang tidak punya liberalisme". Demokrasi politik, menurut neo-Liberal, dengan demikian adalah sistem politik yang menjamin terlaksananya kebebasan individu dalam melakukan pilihan dalam transaksi pasar, bukan sistem politik yang menjamin aspirasi yang pluralistik serta partisipasi luas anggota masyarakat. Bahkan salah seorang pentolan neo-Liberal, William Niskanen, menyatakan bahwa suatu pemerintah yang terlampau banyak mengutamakan kepentingan rakyat banyak adalah pemerintah yang tidak diinginkan dan tidak akan stabil. Bila terjadi konflik antara demokrasi dengan pengembangan usaha yang kapitalistis, maka mereka memilih untuk mengorbankan demokrasi. Salah satu benteng neo-liberal adalah Universitas Chicago, di mana Hayek mengajar di situ antara tahun 1950 sampai 1961, dan Friedman menghabiskan seluruh karir akademisnya. Karena itu mereka juga terkenal sebagai "Chicago School". Buku Friedman adalah "The Counter Revolution in Monetary Theory", yang menurutnya telah dapat menyingkap hukum moneter yang telah diamatinya dalam berabad-abad dan dapat dibandingkan dengan hukum ilmu alam. Friedman percaya pada freedom of choice kebebasan memilih individual yang ekstrim. Dengan demikian, neo-Liberal tidak mempersoalkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Pertumbuhan konglomerasi dan bentuk-bentuk unit usaha besar lainnya semata-mata dianggap sebagai manifestasi dari kegiatan individu atas dasar kebebasan memilih dan persaingan bebas. Efek Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi … 8 AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015 sosial yang ditimbulkan oleh kekuasaan ekonomi pada segelintir kelompok kuat tidak dipersoalkan oleh neo-Liberal. Karenanya demokrasi ekonomi tidak ada di dalam agenda kaum neo-Liberal Arif, 1998 39. Pandangan kaum neo-Liberal pada dasarnya tidak populer di masyarakat Barat. Mereka anti terhadap welfare state negara kesejahteraan dan mereka juga anti demokrasi. Tetapi mengapa mereka bisa berjaya sekarang? Susan George menjawabnya, bahwa mereka berasal dari sebuah kelompok kecil rahasia dan mereka sangat percaya pada doktrin tersebut, yang kemudian dengan bantuan para pendananya, membangun jaringan yayasan-yayasan internasional yang besar, lembaga-lembaga, pusat-pusat riset, berbagai publikasi, para akademisi, para penulis, serta humas yang mengembangkan, mengemas dan mempromosikan ide dan doktrin tersebut tanpa henti. Kata Susan, “mereka membangun kader-kader ideologis yang luar biasa efisiennya karena mereka memahami apa yang disampaikan oleh pemikir marxis Itali Antonio Gramsci ketika ia berbicara tentang konsep hegemoni kultural. Bila kamu dapat menguasai kepala orang, maka hati dan tangan mereka akan ikut” George, 2000 29. Salah seorang yang menjadi ujung tombaknya adalah Anthony Fisher, seorang pengusaha sukses yang kemudian mendirikan Institute of Economic Affairs IEA pada tahun 1955 dengan bantuan dana dari kaum indutrialis lainnya. Tujuan lembaga ini adalah “menyebarkan pemikiran ekonomi yang kuat di berbagai universitas dan berbagai lembaga pendidikan mapan lainnya”. IEA inilah yang kemudian memberi pengaruh besar kepada Margaret Thatcher, seperti dikatakan Milton Friedman, “Tanpa adanya IEA, maka saya meragukan akan bisa terjadi revolusi Thatcherite”. Salah satu koran yang menjadi corong neo-Liberal di Inggeris adalah The Daily Telegraph. Lembaga lain juga didirikan, yaitu Centre for Policy Studies CPS di tahun 1974 yang sangat berpengaruh kepada para politisi di Inggeris. IEA kemudian melahirkan Adam Smith Institute ASI di tahun 1976. Kerjasama mereka dengan Heritage Foundation, didirikan di Washington tahun 1973 oleh lulusan LSE, adalah “guna membuat hal yang sama bagi politik Amerika sebagaimana yang dilakukan oleh CPS kepada politik Inggeris”. Anthony Fisher kemudian menjadi presiden pertama dari lembaga Fraser Institute di Kanada di tahun 1974. Di tahun 1977, ia mendirikan International Centre for Economic Policy Studies di New York, di mana salah satu pendirinya adalah Bill Casey, yang kemudian menjadi Direktur CIA. Tahun 1979, Fisher mendirikan Institute for Public Policy di San Francisco. Fisher juga terlibat dalam mendirikan Centre for International Studies CIS di Australia, di mana Direkturnya Greg Lindsay merupakan kontributor penting berkembangnya ide pasar bebas di politik Australia. Dalam rangka memudahkan mengelola berbagai lembaga tersebut, Fisher mendirikan Atlas Economic Research Foundation yang menyediakan struktur kelembagaan pusat, yang di tahun 1991 mengklaim membantu, mendirikan, membiayai sekitar 78 lembaga serta mempunyai hubungan dengan 81 lembaga lainnya di 51 negara. Ketika tembok Berlin rubuh, maka banyak personelnya yang pindah ke Eropa Timur guna “merubah Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi… Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 9 ekonomi-ekonomi yang sakit menjadi kapitalisme” Wheelwright,1998 12 Para ekonom neo-Liberal di tahun 1970-an berhasil menembus dominasi ilmu ekonomi. Di tahun 1974, Hayek dianugerahi Nobel Ekonomi. Sesudahnya Friedman mendapat Nobel Ekonomi di tahun 1976. Juga Maurice Allais, seorang anggota Mont-Pelerin Society, mendapat Nobel Ekonomi di tahun 1988. Sejak tahun 1970-an, neo-Liberal mulai berkibar. Sejak itu pulalah seluruh paradigma ekonomi secara perlahan masuk ke dalam cara berpikir neo-Liberal, termasuk ke dalam badan-badan multilateral, Bank Dunia, IMF dan GATT kemudian menjadi WTO. Dengan demikian Margaret Thatcher menjadi pengikut dari Hayek, sedangkan murid dari Friedman adalah Ronald Reagan. Inilah yang menghantar neo-Liberal menjadi ekonomi mainstream di tahun 1980-an lewat Thatcherism dan Reaganomics. Thatcher sebenarnya adalah seorang social-darwinist, sampai akhirnya ia menemukan buku Hayek, dan kemudian menjadi salah satu pengikutnya. Doktrin pokok dari Thatcher adalah paham kompetisi –kompetisi di antara negara, di antara wilayah, di antara perusahaan-perusahaan, dan tentunya di antara individu. Kompetisi adalah keutamaan, dan karena itu hasilnya tidak mungkin jelek. Karena itu kompetisi dalam pasar bebas pasti baik dan bijaksana. Kata thatcher suatu kali, “Adalah tugas kita untuk terus mempercayai ketidakmerataan, dan melihat bahwa bakat dan kemampuan diberikan jalan keluar dan ekspresi bagi kemanfaatan kita bersama”. Artinya, tidak perlu khawatir ada yang tertinggal dalam persaingan kompetitif, karena ketidaksamaan adalah sesuatu yang alamiah. Akan tetapi ini baik karena berarti yang terhebat, terpandai, terkuat yang akan memberi manfaat pada semua orang. Hasilnya, di Inggeris sebelum Thatcher, satu dari sepuluh orang dianggap hidup di bawah kemiskinan. Kini, satu dari empat orang dianggap miskin; dan satu anak dari tiga anak dianggap miskin. Thatcher juga menggunakan privatisasi untuk memperlemah kekuatan Serikat Buruh. Dengan privatisasi atas sektor publik, maka Thatcher sekaligus memperlemah Serikat- Serikat Buruh di BUMN yang merupakan terkuat di Inggeris. Dari tahun 1979 sampai 1994, maka jumlah pekerja dikurangi dari 7 juta orang menjadi 5 juta orang pengurangan sebesar 29%. Pemerintah juga menggunakan uang masyarakat para pembayar pajak untuk menghapus hutang dan merekapitalisasi BUMN sebelum dilempar ke pasar. Contohnya Perusahaan Air Minum PAM mendapat pengurangan hutang 5 milyar pounds ditambah 1,6 milyar pounds dana untuk membuatnya menarik sebelum dibeli pihak swasta. Demikian pula di Amerika, kebijakan neo-Liberal Reagan telah membawa Amerika menjadi masyarakat yang sangat timpang. Selama dekade 1980an, 10% teratas meningkat pendapatannya 16%; 5% teratas meningkat pendapatannya 23%; dan 1% teratas meningkat pendapatannya sebesar 50%. Ini berkebalikan dengan 80% terbawah yang kehilangan pendapatan; terutama 10% terbawah, jatuh ke titik nadir, kehilangan pendapatan15% George, 2000 29. Sejak 1980-an pula, bersamaan dengan krisis hutang Dunia Ketiga, maka paham neo-Liberal menjadi paham kebijakan badan-badan dunia Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi … 10 AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015 multilateral Bank Dunia, IMF dan WTO. Tiga poin dasar neo-Liberal dalam multilateral ini adalah pasar bebas dalam barang dan jasa; perputaran modal yang bebas; dan kebebasan investasi. Sejak itu Kredo neo-Liberal telah memenuhi pola pikir para ekonom di negara-negara tersebut. Kini para ekonom selalu memakai pikiran yang standard dari neo-Liberal, yaitu deregulasi, liberalisasi, privatisasi dan segala jampi-jampi lainnya. Kaum mafia Berkeley UI yang dulu neo-klasik, kini juga berpindah paham menjadi neo-liberal. Poin-poin pokok neo-Liberal dapat disarikan sebagai berikut Martinez, 1998 8 1. Aturan Pasar. Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa. 2. Memotong Pengeluaran Publik dalam Hal Pelayanan Sosial. Ini seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk „jaring pengaman‟ untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak tax benefits untuk kalangan bisnis. 3. Deregulasi. Mengurangi paraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha. 4. Privatisasi. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak. 5. Menghapus Konsep Barang-Barang Publik atau Komunitas. Menggantinya dengan “tanggungjawab individual”, yaitu menekankan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program di Bank Dunia dan IMF ini, maka program neo-liberal, mengambil bentuk sebagai berikut Arif, 1998 360 Paket kebijakan Structural Adjustment Penyesuaian Struktural, terdiri dari komponen-komponen a Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; b Devaluasi; c Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga public utilities, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji. Paket kebijakan deregulasi, yaitu a intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena dianggap telah mendistorsi pasar; b privatisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai negara; c liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; d memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi… Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 11 asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar. 1. Paket kebijakan yang direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya nilai tukar mata uang terhadap dollar AS, yang merupakan gabungan dua paket di atas ditambah tuntutan-tuntutan spesifik disana-sini. Di Indonesia, paham neo-liberal mulai terasa pengaruhnya di tahun 1980-an, ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dan ekonomi, yang berujud dalam berbagai paket deregulasi semenjak tahun 1983. Paralel dengan masa itu adalah terjadinya krisis hutang dunia Ketiga di tahun 1982, ketika Mexico default menyatakan tidak mampu membayar hutangnya. Setelah itu Bank Dunia dan IMF masuk ke dalam perekonomian negara-negara yang terkena krisis hutang lewat perangkat SAP. Saat itu terutama di negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Indonesia belumlah terkena krisis, dan karenanya jauh dari hiruk-pikuk SAP. Akan tetapi sejak itu jelas pola pembangunan Indonesia mulai mengadopsi kebijakan neo-liberal, khususnya karena keterikatan Indonesia kepada IGGI, Bank Dunia dan IMF. Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi di Negara-Negara Berkembang Kebijakan ekonomi negara-negara berkembang telah berubah secara drastis sejak tahun 1980-an. Hampir semua negara berkembang menggeser kebijakan-kebijakan ekonomi mereka ke arah liberalisasi yang lebih besar pada mekanisme pasar melalui serangkaian reformasi ekonomi berorientasi pasar. Nyaris di segala penjuru dunia, negara-negara berkembang mulai mengadopsi kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk merestrukturisasi watak peran negara dalam perekonomian untuk meliberalisasi perdagangan domestik dan regulasi investasi untuk menswastakan perusahaan-perusahaan milik negara. Berbagai reformasi kebijakan tersebut nyaris mengganti secara keseluruhan semua kebijakan sebelumnya yang mendominasi negara-negara berkembang. Reformasi yang mengenyahkan nasionalis-ekonomi dari perbendaharaan kata negara-negara itu, mengurangi peran eksesif negara dalam perekonomian dan menghentikan kecenderungan pada pembangunan jenis sosialis. Orientasi mutakhir pembangunan di negara-negara berkembang didasarkan pada premis kebijakan-kebijakan memandang keluar, dirancang untuk mengintegrasikan perekonomian ke dalam pasar global, utamanya ketika strategi-strategi berorientasi ekspor menggantikan industrialisasi substitusi impor Sugiono, 1999 xi. Keberpihakan kepada ideologi pasar ini telah dijelaskan oleh M. Friedman Tampak jelas bahwa, paling tidak hingga saat ini, sebuah pasar bebas tanpa perencanaan terpusat telah menjadi bukan hanya jalan pertumbuhan ekonomi yang paling efektif, bahkan satu-satunya jalan yang efektif untuk meningkatkan standar hidup rakyat banyak. dan sangat jelas pula bahwa cara ini telah menjadi satu-satunya jalan yang cocok dengan kebebasan politik dan demokrasi Friedman, 197073. Kebangkitan kembali secara menyeluruh kepentingan politik praktis teori Neo-Klasik bermula dari jawaban bernada ortodoks/konservatif yang diajukan oleh teori ini untuk Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi … 12 AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015 menanggulangi krisis ekonomi yang tidak mampu diselesaikan oleh usulan-usulan kontradiktif teori Keynesian Clements, 1999 22. Di samping itu juga runtuhnya sistem ekonomi yang direndahkan secara terpusat di Uni Soviet dan negara-negara Eropa timur lainnya, secara dramatis menunjukkan kegagalan sistem ekonomi yang di dasarkan pada pengendalian oleh pemerintah secara terpusat Mangkusuwondo, 1987158. Maka tidak heran kalau kesalahan-kesalahan dilemparkan pada strategi sosialis mengenai pemerintahan yang besar dan rencana pembangunan menyeluruh yang dianutnya selama masa kurang lebih tiga dekade. Telah dikatakan bahwa bersandar pada investasi sektor publik dan kontrol untuk meningkatkan pertumbuhan telah menimbulkan bukan saja penyelewengan pada alokasi sumber-sumber, melainkan juga pada ketidakseimbangan makroekonomi dan eksternal. Hal ini telah merintangi realiasi inisiatif dan potensi investasi bagi sektor swasta. Antusiasme terhadap industri-ndustri berat yang padat modal dan berskala besar telah menimbulkan industrialisasi yang tidak efisien yang merugikan pembangunan pedesaan dan pertanian sebagaimana ditekankan oleh Michael Camdessus Ekonomi yang mengalami inflasi terus-menerus defisit anggaran yang tinggi, pembatasan perdagangan yang besar, salah menetapkan kurs, suku bunga yang tidak realistis, hutang eksternal yang besar, dan larinya modal tidak sehat yang terus-menerus adalah tidak dapat dan tidak tumbuh cepat dalam masa yang panjang Chapra, 1992 167. Implikasi Globalisasi Ekonomi Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar Negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing Negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing Negara itu. Namun dalam kenyataannya tidaklah serta merta teori itu menciptakan kemakmuran bagi Negara-negara yang terlibat. Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Secara umum, ada empat 4 wilayah yang pasti akan terpengaruh, yakni Ekspor. Dampak positifnya adalah ekspor atau pangsa pasar dunia dari suatu negara meningkat; sedangkan efek negatifnya adalah kebalikannya suatu negara kehilangan pangsa pasar dunianya yang selanjutnya berdampak negatif terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dalam beberapa tahun belakangan ini ada kecenderungan bahwa peringkat Indonesia di pasar dunia untuk sejumlah produk tertentu yang selama ini diunggulkan Indonesia, baik barang-barang manufaktur seperti tekstil, pakaian jadi dan sepatu, maupun pertanian termasuk perkebunan seperti kopi, cokelat dan biji-bijian, terus menurun relatif dibandingkan misalnya Cina dan Vietnam. Ini tentu suatu pertanda buruk yang perlu segera ditanggapi serius oleh dunia usaha dan pemerintah Indonesia. Jika tidak, bukan suatu yang mustahil bahwa pada suatu saat di masa depan Indonesia akan Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi… Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 13 tersepak dari pasar dunia untuk produk-produk tersebut. 1. Impor. Dampak negatifnya adalah peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Dalam beberapa tahun belakangan ini ekspansi dari produk-produk Cina ke pasar domestik Indonesia, mulai dari kunci inggris, jam tangan tiruan hingga sepeda motor, semakin besar. Ekspansi dari barang-barang Cina tersebut tidak hanya ke pertokoan-pertokoan moderen tetapi juga sudah masuk ke pasar-pasar rakyat dipingir jalan. 2. Investasi. Liberalisasi pasar uang dunia yang membuat bebasnya arus modal antar negara juga sangat berpengaruh terhadap arus investasi neto ke Indonesia. Jika daya saing investasi Indonesia rendah, dalam arti iklim berinvestasi di dalam negeri tidak kondusif dibandingkan di negara-negara lain, maka bukan saja arus modal ke dalam negeri akan berkurang tetapi juga modal investasi domestik akan lari dari Indonesia yang pada aknirnya membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran Indonesia negatif. Pada gilirannya, kurangnya investasi juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan produksi dalam negeri dan ekspor. Seperti telah di bahas sebelumnya, sejak krisis ekonomi 1997/98, arus PMA ke Indonesia relatif berkurang dibandingkan ke negara-negara tetangga; bahkan di dalam kelompok ASEAN, Indonesia menjadi negara yang paling tidak menarik untuk PMA karena berbagai hal, mulai dari kondisi perburuan yang tidak lagi menarik investor asing, masalah keamanan dan kepastian hukum, hingga kurangnya insentif, terutama insentif fiskal bagi investasi-investasi baru. Sebaliknya, Vietnam, sebagai suatu contoh, menjadi sangat menarik bagi investor asing karena tidak hanya tenaga kerjanya sangat disiplin dan murah, juga pemerintah Vietnam memberikan tax holiday bagi investasi-investasi baru. Tenaga kerja. Dampak negatifnya adalah membanjirnya tenaga ahli dari luar, dan kalau kualitas SDM dalam negeri tidak segera ditingkatkan untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari negara-negara lain, tidak mustahil pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang kesempatan kerja di dalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh orang asing. Sementara itu, tenaga kerja Indonesia TKI semakin kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain di luar negeri. Juga tidak mustahil pada suatu ketika TKI tidak lagi diterima di Malaysia, Singapura atau Taiwan dan digantikan oleh tenaga kerja dari negara-negara lain seperti Filipina, India dan Vietnam yang memiliki keahlian lebih tinggi dan tingkat kedisiplinan serta etos kerja yang lebih baik dibandingkan TKI. Keempat implikasi tersebut secara bersamaan akan menciptakan suatu efek yang sangat besar dari globalisasi ekonomi dunia terhadap perekonomian dan kehidupan sosial di setiap negara yang ikut berpartisipasi di dalam prosesnya, termasuk Indonesia. Lebih banyak pihak yang berpendapat bahwa globalisasi ekonomi akan lebih merugikan daripada menguntungkan NSB. Seperti misalnya pendapat yang pesimis mengenai globalisasi dari Khor sebagai berikut Globalisasi adalah suatu proses yang sangat tidak adil dengan distribusi keuntungan maupun Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi … 14 AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015 kerugian yang juga tidak adil. Ketidakseimbangan ini tentu saja akan menyebabkan pengkutuban antara segelintir negara dan kelompok yang memperoleh keuntungan, dan negara-negara maupun kelompok yang kalah atau termajinalisasi. Dengan demikian, globalisasi, pengkutuban, pemusatan kesejahteraan dan marjinalisasi merupakan rentetan peristiwa menjadi saling terkait melalui proses yang sama. Dalam proses ini, sumber-sumber investasi, pertumbuhan dan teknologi moderen terpusat pada sebagian kecil terutama negara-negara Amerika Utara, Eropa, Jepang dan negara-negara industri baru NICs di Asia Timur. Majoritas NSB tidak tercakup dalam proses globalisasi atau ikut berpartisipasi namun dalam porsi yang sangat kecil dan acapkali berlawanan dengan kepentingannya, misalnya liberalisasi impor dapat menjadi ancaman bagi produsen-produsen domestik mereka dan liberalisasi moneter dapat menyebabkan instabilitas moneter dalam negeri Khor, 2002 18. Masih menurut Khor, Manfaat dan biaya liberalisasi perdagangan bagi NSB menimbulkan persoalan yang kian kontroversial. Pandangan kontroversial bahwa liberalisasi perdagangan merupakan sesuatu yang penting dan secara otomatif atau pada umumnya memiliki dampak-dampak positif bagi pembangunan dipertanyakan kembali secara empiris maupun analitis. Kini saatnya meneliti sejarahnya dan merumuskan berbagai pendekatan yang tepat bagi kebijakan perdagangan di NSB Khor, 2002 32. Dengan demikian, Khor berpendapat bahwa globalisasi ekonomi mempengaruhi berbagai kelompok negara secara berbeda. Secara umum, menurutnya, dampak dari proses ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga grup negara. Grup pertama adalah sejumlah kecil negara yang mempelopori atau yang terlibat secara penuh dalam proses ini mengalami pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi yang pesat, yang pada umumnya adalah negara-negara maju. Grup kedua adalah negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedang dan fluktuatif, yakni negara-negara yang berusaha menyesuaikan diri dengan kerangka globalisasi ekonomi atau liberalisasi perdagangan dan investasi. Misalnya negara-negara dari kelompok NSB yang tingkat pembangunan/kemajuan industrinnya sudah mendekati tingkat dari negara-negara industri maju, seperti NICs. Grup ketiga adalah negara-negara yang termarjinalisasikan atau yang sangat dirugikan karena ketidakmampuan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut dan persoalan-persoalan pelik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan globalisasi ekonomi seperti harga-harga komoditas primer yang rendah dan fluktuatif serta hutang luar negeri. Grup ini didominasi oleh NSB terutama di Afrika, Asia Selatan terkecuali India dan beberapa negara di Amerika Latin tidak termasuk negara-negara yang cukup berhasil seperti Brazil, Argentina, Chile dan Meksiko. Perkiraan bahwa sebagian besar dari NSB, terutama di tiga wilayah tersebut di atas termarjinalisasikan dalam proses globalisasi ekonomi bukan sesuatu tanpa alasan kuat. Data deret waktu dari UNCTAD menunjukkan bahwa dalam empat 4 dekade terakhir, Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi… Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 15 pangsa NSB di dalam ekspor dunia menurun secara konstan dari 3,06% pada tahun 1954 ke 0,42% pada tahun 1998. Laju penurunannya lebih dalam periode 1960-an dan 1970-an Data UNCTAD tidak hanya membedakan antara negara-negara maju developed countries dengan NSB, tetapi di dalam kelompok NSB itu sendiri dibedakan antara yang sudah maju developing countries seperti NICs, Thailand, Malaysia, Indonesia, India, Cina, Pakistan, Israel di Asia dan Brasil, Argentina, Chile dan Meksiko di Amerika Latin, dan negara-negara yang terbelakang dalam tingkat pembangunan/industrialisasinya least developed countries yang didominasi terutama oleh negara-negara miskin di Afrika dan Asia Selatan. NSB dari katetori least developed countries paling kecil pangsa pasar dunianya, dan dalam 4 dekade terakhir ini menunjukkan suatu tren yang menurun yang mengindikasikan bahwa kelompok ini semakin termarjinalisasikan. Sudah banyak laporan mengenai ketidakmerataan pendapatan antar negara yang dikaitkan dengan proses globalisasi ekonomi. Diantaranya adalah laporan pembangunan dan perdagangan dari UNCTAD tahun 1997. Di dalam laporan tersebut ditunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara NSB, khususnya dari kategori least developed countries, yang sering disebut negara-negara Selatan dengan negara-negara maju, atau negara-negara Utara terutama negara-negara industri yang tergabung dalam kelompok G-7, yakni AS, Kanada, Australia, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang meningkat secara signifikan sejak awal tahun 1980-an. Pada tahun 1965 rata-rata pendapatan per kapita dari negara-negara G-7 tersebut mencapai 20 kali lebih tinggi dari tujuh 7 negara termiskin di dunia; dan pada pertengahan dekade 90-an perbandingannya meningkat menjadi 39 kalinya. Menurut laporan tersebut, ketimpangan itu berakar pada seperangkat kekuatan yang ditimbulkan oleh pesatnya liberalisasi perdagangan dunia yang akhirnya mengarah pada semakin besarnya ketimpangan pendapatan karena hanya negara-negara yang lebih kuat atau lebih siap yang menikmati keuntungan dari era tersebut, sedangkan NSB yang pada umumnya masih sangat lemah dalam segala bidang terutama pendidikan dan teknologi adalah pihak yang dirugikan. Di dalam laporan UNCTAD tahun 1999 dikatakan bahwa liberalisasi perdagangan dunia menyebabkan peningkatan yang tajam dalam impor NSB yang tidak diimbangi oleh peningkatan ekspor mereka dalam laju yang sama. Struktur dari pertumbuhan perdagangan luar negeri ini tidak saja membuat banyak NSB mengalami defisit yang besar dari saldo transaksi berjalan mereka, tetapi juga membuat tingkat ketergantungan NSB terhadap impor dari negara-negara Utara semakin tinggi. Terkecuali beberapa negara seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura yang pertumbuhan ekspornya rata-rata per tahun tinggi. Gambaran yang sama juga dijumpai oleh Nayyar 1997 dari penelitiannya mengenai fenomena pembangunan yang tidak adil antara NSB dan negara-negara maju yang disebabkan oleh globalisasi ekonomi dunia. Menurut hasil studinya, keuntungan-keuntungan dari liberalisasi perdagangan menumpuk hanya di sebagian kecil NSB, yakni dari kategori developing countries.. Hanya terdapat sebelas 11 NSB yang menjadi bagian Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi … 16 AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015 integral dari globalisasi ekonomi di akhir abad ke-20. Negara-negara tersebut mencakup sekitar 60% dari total ekspor NSB di awal 1990-an, yang meningkat sekitar 100% dari 30% selama 1970-an; dan sekitar 66% dari PMA yang mengalir ke NSB pada tahun 1981-1991 Nayyar, 1997. Menurutnya, kelemahan dari NSB berakar dari sejumlah faktor. Posisi NSB secara ekonomi lemah untuk memulai integrasi dengan pasar dunia karena rendahnya kapasitas ekonomi dalam negeri dan infrastruktur sosial yang belum berkembang baik sebagai warisan masa penjajahan. Negara-negara tersebut yang sangat tergantung pada ekspor komoditi-komoditi primer semakin diperlemah oleh harga dunia dari komoditi-komoditi tersebut yang rendah dan berfluktuatif serta dasar tukar perdagangan ToT dari ekspor mereka yang terus menurun yang membuat negara-negara tersebut kekurangan devisa yang berbuntut pada krisis utang luar negeri. Perkembangan dari rasio antara indeks harga dari komoditi-komoditi primer terdiri dari bahan-bahan makanan, bahan-bahan baku pertanian, karet, minyak dari tumbuh-tumbuhan termasuk dari kelapa sawit, rami, biji tambang dan logam terhadap indeks harga dari produk-produk manufaktur ToT menunjukkan suatu tren yang menurun sejak awal 1970-an hingga akhir 1990-an. Selain itu, Nayyar berpendapat bahwa kelemahan NSB juga dikarenakan lemahnya daya tawar dan kemampuan negosiasi mereka dalam hubungan internasional. Dengan jumlah utang luar negeri yang besar, dan tingginya ketergantungan mereka pada bantuan donor bilateral dan organisasi-organisasi dunia pemberi pinjaman multilateral seperti Bank Dunia dan IMF, ditambah lagi dengan ketergantungan impor yang juga tinggi, NSB kehilangan kemampuan untuk bernegosiasi. Akhirnya, NSB hanya bisa menerima apa saja yang dituntut oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan tata cara perdagangan internasional seperti penghapusan tarif impor dan subsidi ekspor terhadap komoditi-komoditi pertanian, yang bagi sebagian NSB masih merupakan komoditi-komoditi „sensitif‟. Islam dan Globalisasi Ekonomi Globalisasi Dalam Perspektif Islam Dalam Islam globalisasi bukanlah hal baru. Pada zaman Rasulullah saw, globalisasi sudah terjadi, saat itu sudah menjadi hal yang biasa ketika Nabi maupun para sahabat melakukan perniagaan ke luar negeri seperti ke Mesir, Syam Siria, Irak, Yunani, Turki, dan Spanyol. Dalam Al-Qur‟an terdapat banyak ayat-ayat yang relevan dengan tema globalisasi, diantaranya Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Hujurat 4913. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi… Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 17 Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan Al-Qasas 2877 Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui As-Saba’ 3428. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan Al Quran kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, Al-Furqan 25 1. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan bagaimana memaknai dan menghadapi globalisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terciptanya manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dengan tujuan utama yaitu untuk saling mengenal. Kemudian, Islam mengajarkan untuk mencari kebahagiaan di dunia, yang menunjukkan peran manusia secara global dan jangan sampai merusak dunia tempat manusia hidup dan tinggal. Terakhir, Islam merupakan agama yang universal untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam. Adapun diantara hadis Nabi yang relevan dengan globalisasi adalah “…tidak ada kelebihan bagi seorang arab atas non-arab ajam dan bagi orang non-arab atas orang arab dan yang berkulit merah atas yang berkulit hitam dan yang hitam atas yang merah, kecuali dengan ketakwaannya..” HR. Ahmad. Hadist diatas mengandung arti bahwa globalisasi dalam Islam tidak mengenal diskriminasi, karena dalam Islam tidak ada kelebihan suatu suku bangsa atas suku bangsa lainnya. Sehingga dalam berinteraksi secara global, khususnya dalam interaksi perdagangan internasional, Islam menganjurkan untuk tidak diskriminatif. Globalisasi Ekonomi Yang Berkeadilan Globalisasi ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Tanpa pendekatan yang tepat maka globalisasi ekonomi hanya akan menimbulkan banyak permasalahan yang cenderung merugikan, terutama bagi Negara-negara yang sedang berkembang. Pendekatan yang digunakan harus berbasis pada keadilan serta kesetaraan dalam interaksi antar manusia. Keadilan adalah tujuan dan misi utama kenabian, yaitu; mengajak manusia untuk menyembah Allah, sekaligus memberantas kemusyrikan, dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sekaligus memberantas kedlaliman Al-Hadid25. Dalam al-Qur‟an Allah dikatakan Maha Adil, dan bahwa dia menegakan keadilan atas dasar bahwa keadilan adalah sifat positif yang dimilikinya Ali Imran14. Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa Allah menyuruh berbuat adil atau bahwa Dia adalah Pelaku keadilan. Pernyataan ini merupakan persoalan asasi yang diatasnya agama-agama samawi membangun hubungan manusia dengan Allah. Kemudian, perintah Tuhan untuk mendirikan keadilan yang didasarkan atas kualitas monoteistik prinsip keesaan Tuhan yang sesuai dengan ajaran Islam tauhid. Penegakan keadilan adalah merupakan manifestasi perbuatan yang paling mendekati taqwa atau keinsyafan Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi … 18 AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015 ketuhanan dalam diri manusia Al-Maidah 8. Konsep keadilan yang menetapkan kesamaan derajat manusia yang dilandaskan atas kualitas ketaqwaan dapat memupuk persaudaraan kemanusiaan yang sangat kuat. Persaudaraan kemanusiaan, mewujudkan saling mengasihi manusia, perasaan cinta kebaikan, yaitu taqwa kepada Allah, melaksanakan hukum-hukumnya dan menjauhi larangannya, mendukung pertumbuhan secara menyeluruh bagi kemanusiaan. Disinilah pentingnya keadilan dalam kontek globalisasi ekonomi, dimana aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan adil antar sesama walaupun berbeda-beda bangsa, agama dan tingkat sosialnya. Dalam pandangan al-Qur‟an perbedaan sesama manusia adalah suatu hal yang alami, juga sekaligus mengandung banyak manfaat. Sekalipun demikian manusia tetap tergolong ke dalam umat yang satu. Agama berfungsi untuk mengingatkan akan kesamaanya, sebagai landasan persahabatan, persaudaraan, dan tolong menolong dalam mewujudkan keadilan sosial Qutb, 1994 37. Sebaliknya ketidakadilan akan melemahkan solidaritas, meningkatkan konflik dan ketegangan, serta memperburuk permasalahan manusia. Selain keadilan, yang perlu diterapkan dalam globalisasi ekonomi adalah pendekatan multidisiplin. Hal ini karena kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari satu komponen yang terpisah dengan lainnya, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia, moral, intelektual, sosial, sejarah, demografis, dan politik tersambung erat satu sama lainnya. Aspek-aspek tersebut mempengaruhi satu sama lain, sehingga tidak membahas masalah ekonomi tanpa memasukkan aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Walaupun, mungkin dapat diasumsikan beberapa variabel dari hasil analisis singkat, namun sangat tidak realistis untuk mengacuhkan aspek-aspek lainnya secara keseluruhan. Karena itu membahas globalisasi ekonomi juga harus mempertimbangkan multi variabel yang dapat mempengaruhinya. Berikut beberapa variabel yang harus dibangun untuk mewujudkan globalisasi ekonomi yang adil Membangun Pondasi Keyakinan yang Kuat Aqidah. Suatu aktivitas harus dilandasi oleh dasar keyakinan yang kuat. Dalam Islam semua kegiatan baik ibadah maupun muamalah harus bertolak dari aqidah yang benar dan kuat. Aqidah yang kuat tersebut adalah Tauhid yang dalam konsep ketuhanan berarti mengesakan Allah Swt. Konsepsi ini menuntut adanya kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan tanpa syarat. Dalam konsepsi ini, eksistensi manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah, yang akan berimplikasi pada aktivitas ekonomi yang tidak ada diskriminasi. Semua manusia sama, wajib dihormati dan diberikan hak-haknya. Membangun Kekuatan Ilmu Pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami sebagai hasil statis kegiatan ilmu pengetahuan berupa hukum dan teori ilmiah. Ilmu pengetahuan adalah juga sebuah proses, sebuah kegiatan dan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh sesorang. Sehingga dalam ilmu pengetahuan, sering muncul sikap kritis yang ingin meragukan terus kebenaran yang telah ditemukan Keraf dan Dua, 2001. Ketika dunia global sudah dimulai maka Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi… Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 19 semuanya harus mengikutinya sesuai dengan standard yang berlaku. Untuk itu diperlukan kemampuan dan keahlian tertentu agar dapat turut memberikan kontribusi sesuai dengan keahliannya. a. Membangun Kekuatan Ukhuwah dan Sinergi. Ukhuwah melahirkan kerukunan hidup dan kesetiakawanan sosial. Ukhuwah antar umat Islam tak akan berwujud tanpa silaturahim. Komunitas Muslim tidak akan diperhitungkan keberadaannya jika tidak memelihara dan membangun jaringan silaturahim Chirzin, 2007. Lebih lanjut Chirzin 2007 menjelaskan lima dimensi dalam ukhuwah, yakni persaudaraan sesama manusia ukhuwah insaniyah; persaudaraan nasab dan perkawinan/semenda ukhuwah nasabiyah shihriyah; persaudaraan suku dan bangsa ukhuwah sya'biyah wathaniyah; persaudaraan sesama pemeluk agama ukhuwah diniyah’, persaudaraan seiman-seagama ukhuwah imaniyah. b. Membangun Kekuatan Pendidikan dan Budaya. Pendidikan merupakan hak setiap individu dan budaya merupakan sesuatu yang diciptakan manusia melalui berbagai upaya yang dilakukan dalam pendidikan. Menurut Feisal 1995, pendidikan adalah salah satu unsur dari aspek sosial-budaya yang berperan sangat strategis dalam pembinaan suatu keluarga, masyarakat, atau bangsa. Kestrategisan peran ini pada intinya merupakan suatu ikhtiar yang dilaksanakan secara sadar, sistematis, terarah dan terpadu untuk memanusiakan peserta didik serta menjadikan mereka khalifah di muka bumi. c. Menegakkan Keadilan. Hal ini penting karena keadilan menjadi suatu titik tolak dalam membangun kesejahteraan hidup. Dari sini akan muncul kedinamisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menanamkan Tanggung Jawab. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap pelaku ekonomi harus bertanggung jawab, baik dari sisi ekses akibat ataupun aktivitasnya kepada diri sendiri dan masyarakat ataupun bangsa. Demikian juga tidak diperbolehkan terjadi kerusakan ekologi sebagai akibat manfaat teknologi yang berlebihan. Prinsip ini muncul dalam rangka melakukan kritik dan solusi atas banyaknya kekurangan yang terdapat dalam ekonomi kapitalis. Membangun kepribadian yang jujur Shiddiq. Shiddiq adalah benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Larangan berdusta, menipu, mengurangi takaran timbangan dan mempermainkan kualitas jelas akan merusak perekonomian dan menyebabkan banyak kerugian. Dalam ekonomi Islam kerugian tidak hanya secara material di dunia saja, tetapi juga kerugian di akhirat dimana semuanya akan diperhitungkan di hadapan Tuhan. Menumbuhkan Kecerdasan Fathanah yang dapat melahirkan sikap kreatif, berani, dan percaya diri. Seorang yang fathanah mampu mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis yang baru, prospektif dan berwawasan masa depan, namun tidak mengabaikan prinsip kekinian. Hal ini hanya mungkin dapat dilakukan bila seorang pebisnis memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk berbuat sekaligus siap menanggung berbagai macam resiko. Sifat ketiga hal ini merupakan paduan antara amanah dan fathanah yang sering diterjemahkan dalam nilai-nilai bisnis dan manajemen yang bertanggung jawab, transparan, tepat waktu, memiliki Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi … 20 AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015 manajemen bervisi, manajer dan pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa serta belajar secara berkelanjutan. d. Membangun Kemampuan Komunikasi Tabligh. Kemampuan komunikasi menjadi keniscayaan di dunia bisnis. Apalagi jika harus bekerja dengan banyak mitra usaha. Istilah ini juga diterjemahkan dalam bahasa manajemen sebagai supel, cerdas, dekripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, cepat tanggap, koordinasi, dan supervise. e. Membangun Sikap Konsisten Istiqamah. Hanya dengan konsistensi sebuah pekerjaan besar dapat diselesaikan. Begitu juga bisnis-bisnis besar, akan dapat dilaksanakan dengan sukses jika dilakukan secara konsisten istiqamah. Tidak hanya untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga untuk membuka peluang-peluang bisnis yang prospektif dan menguntungkan. f. Menghapuskan Riba dan Menjadikan Uang Sebagaimana Fungsinya. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang adalah sebagai alat tukar, penyimpan kekayaan dan penilai barang dan jasa. Oleh karena itu uang tidak boleh dijadikan media untuk memperoleh riba. Islam mengharamkan menimbun uang maupun barang At-Taubah 34-35 dan mengharammkan riba Al-Baqarah 278 karena itu akan membuat peredaran uang/barang macet tertahan. Uang adalah barang publik, sedangkan capital adalah barang pribadi. Money adalah milik masyarakat, karenanya penimbunan dan dibiarkan tidak prroduktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Bila diibaratkan dengan darah, perekonomian akan kekurangan darah alias kelesuan ekonomi alias stagnansi. Hal seperti ini juga berlaku pada barang. Jika dilakukan penimbunan barang, maka persediaan barang penawaran di pasar lebih sedikit dari jumlah permintaan yang nantinya akan berdampak pada kenaikan harga yang tajam. . Bagi yaang tidak dapat memproduktifkan capital-nya, Islam menganjurkan untuk melakukan musyarakah atau mudharabah. Islam sangat menganjurkan qard, yaitu meminjamkan capital-nya tanpa imbalaan apapun pinjam 10 juta, kembalikan 10 juta. Secara mikro, qard tidak memberikan manfaat langsung baagi oraang yang meminjamkan, namun secara makro qard akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan diberikannya qard, velocity of money bertambah cepat. Bila ingin lebih jauh lagi, Islam menganjurkan sedekah yang dampaknya kurang lebih sama dengan qard. Menghidupkan Ekonomi Sektor Riil. Ekonomi sector riil adalah penggerak utama ekonomi. Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi ketidakseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan financial, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya berbagai krisis di dunia saat ini. Sektor riil inilah yang menjadi “ruh” dari sistem ekonomi Islam, karena melalui sector riil, distribusi kesejahteraan berjalan sesuai dengan spirit keadilan. Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi… Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 21 PENUTUP Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan, dimana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa serta modal. Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar Negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing Negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing Negara itu. Namun dalam kenyataannya tidaklah serta merta teori itu menciptakan kemakmuran bagi Negara-negara yang terlibat. Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Bagi Negara-negara berkembang yang belum siap menghadapi globalisasi bisa menghambat pertumbuhan di sektor industri. Globalisasi ekonomi menyebabkan negara-negara berkembang tidak bisa lagi memakai tarif tinggi untuk memproteksi industri yang baru berkembang infant industry. Sehingga, perdagangan luar negeri yang cukup bebas menimbulkan hambatan bagi negara berkembang dalam memajukan sektor industry. Selain itu, semakin meningkatnya ketergantungan pada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional. Selain itu globalisasi juga dapat memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi ekonomi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, jika suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang. Kondisi ini dapat saja memperburuk neraca pembayaran. Efek buruk lain terhadap neraca pembayaran yakni pembayaran neto pendapatan untuk faktor produksi dari luar negeri cenderung mengakibatkan defisit. Bertambah banyaknya investasi asing menyebabkan arus pembayaran keuntungan pendapatan dari investasi ke luar negeri akan makin meningkat. Negara-negara maju yang sekarang mengusung liberalisasi ekonomi sebenarnya pada awalnya juga lebih memilih memakai ekonomi merkantilis dan proteksionis daripada pasar bebas. Untuk itu NSB yang masih dalam tahap-tahap awal perkembangan dan pertumbuhan seharusnya tidak secara total menerapkan pasar bebas. Masih perlu menerapkan ekonomi yang proteksionis dan kerakyatan. Jika globalisasi ekonomi harus dilakukan, maka harus dilandasi dengan keadilan dan kesetaraan dalam interaksi antar manusia. Selain keadilan, yang perlu diterapkan dalam globalisasi ekonomi adalah pendekatan multidisiplin. Hal ini karena kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari satu komponen yang terpisah dengan lainnya, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia, moral, spiritual, intelektual, sosial, sejarah, demografis, dan politik tersambung erat satu sama lainnya Akhmad Nur Zaroni, Globalisasi Ekonomi … 22 AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015 DAFTAR PUSTAKA Arif, Sritua. 1998. Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan, CIDES . Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta STIE YKPN. Chapra, M. Umer. 1992. Islam and The Economic Challenge , Leicester, UK., The Islamic Foundation. Clements, Kevin P. 1999. Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan, terj. Endi Haryono, Yogyakarta Pustaka Pelajar. Friedman, M. 1970. Foreign Economic Aid Means and Objective, dalam T Baghwati dan R. Eckans Ed, Foreign Aid, London Penguin. George, Susan. 2000. “A Short History of Neoliberalism”, dalam Walden Bello, Nicola Bullard, Kamal Malhotra ed., Global Finance New Thinking on Regulating Speculative Capital Markets, Zed Books. Khor, Martin. 2002. “Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan”, Seri Kajian Global, Yogyakarta Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Mangkusuwondo, Suhadi. 1987. “Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi Makro Perspektif Indonesia”, dalam Hendra Esmara ed, Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan, Jakarta Gramedia. Martinez, Elizabeth, dan Arnoldo Garcia. 1998. ”What is Neo-Liberalism?”, Third World Resurgence No. 99/1998. Nayyar, D. 1997. Globalization The Past in Our Future, Penang, Malaysia, Third World Network. Qutb, Sayyid. 1994. Keadilan Sosial dalam Islam, alih bahasa Afif Muhamad, Bandung Pustaka. Sugiono, Muhadi. 1999. Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, terj. Cholish, Yogyakarta Pustaka Pelajar. T. Gilarso. 1992. Pengantar Ilmu Ekonomi, Bagian Makro, Yogyakarta Kanisius. Todaro, MP. 1977. Economic for Developing World, London Longman. Wahid, Hasyim, dkk. 1999. Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, Yogyakarta LKiS. Wheelwright, Ted. 1998. “How Neo-Liberal Ideology Triumphed”, Third World Resurgence, No. 99/1998. ... Globalization economy is an activation process of trade and finance in various countries around the world that become market forces and increasingly integrated without obstacles or country boundaries each other, [21]. Globalization economy could increase freedom economics and show depreciation distance in openness mutual trade profitable, increasing cross-source power between countries, [22]. ...Heru WahyudiQurrota Ayu NindienMarselina MarselinaWidia Anggi PalupiGlobalization is one of the keys related to the success of the country's economy. This study aims to find out how globalization affects economic growth. The globalization index used in this study includes economic globalization, political globalization, and social globalization. The object of this study was 10 ASEAN countries from 2013 to 2019. The method used in this study was Ordinary Least Squares OLS using the EViews 10 application. The research procedure goes through several stages, including classical assumption testing consisting of normality tests, multicollinearity detection, heteroskedasticity tests, and autocorrelation tests. Furthermore, testing for the best model selection is carried out, and hypothesis testing is carried out. The results of this study show that globalization can improve the economies of 10 ASEAN countries. This can be seen in economic, political, and social globalization, both partially and simultaneously having a significant positive effect on economic growth. Finally, this study provides policy recommendations for ASEAN countries related to globalization and economic development.... high from year to year, so that the potential for graduates of education programs to be unaccommodated in employment every year always increases and never decreases. And in the end, people will significantly lose confidence in the existence of economic institutions if the unemployment problem continues like this in the coming year Zaroni, 2015. ...Lenny YanthianiThe Open Unemployment Rate TPT is an indicator that can be used to measure the level of supply of labor that is not used or not absorbed by the labor market. However, compared to conditions a year ago, TPT decreased by percent from to The phenomenon of unemployment is still an interesting problem to study and study in accordance with economic developments in society. By using qualitative research methods with a deductive thinking approach. This research shows that unemployment occurs because, among other things, the number of jobs available is smaller than the number of job seekers. Also, the competence of job seekers is not in line with the job market. In addition, there is also a lack of effective job market information for job seekers.... Global economic developments and intensive markets present complex challenges for livestock and service businesses. In addition, there are demands for new products at an affordable time, place, and price Zaroni, 2015. The supply chain of a commodity is closely related to the price. ...... In the economy, globalisation phenomena generally can be seen from the rapid growth of economic activities across countries conducted in various forms. There are two forms of economic activities that are considered increasingly global, namely international capital flows and trade flows Zaroni, 2015. Therefore, globalisation, world investment, as well as international trade are taking place simultaneously. ...Ghina Salsabila Indra KusumawardhanaChina is experiencing a fast and dynamic phase of economic development driven by its fast pace of industrialisation. The vast energy demand has pushed China to import energy from other countries with plentiful natural resources. To this aim, China conducts economic diplomacy worldwide, including Angola, a country with plentiful natural resources in Africa. The main concern of this research is China's economic diplomacy which is considered as a form of neocolonialism in this globalisation era. Therefore, the research question of this research is why China's economic diplomacy towards Angola constitutes neocolonialisation. To this aim, this study utilises the Neocolonialism theory in dissecting China's Economic Diplomacy against Angola. This study uses qualitative method with a case study approach using secondary data. Thus, the basis for this research is the author's interpretation. This research concludes that China's economic diplomacy towards Angola constitutes neocolonialisation since the economic means that China exerts on Angola enables China to indirectly control Angola's politics, economy and natural resources, which in turn leads to Angola's dependence on China.... Di dalam Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 menegaskan, yaitu perekonomian di susun sebagai usaha bersama mutualism sesuai dengan asas kekeluargaan brotherhood dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur Swasono, 2008. Perekonomian dunia yang berkembang dengan pesat tentuya menuntut Negara-negara berkembang untuk mencari alternatif lain selain bantuan pinjaman luar negeri yang selama ini menopang pembangunan mereka McArthur & Werker, 2016;Zaroni, 2015. ... Try Ananto Djoko Wicaksonop>Penelitian ini membahasa tentang perbandingan hukum Penanaman Modal asing di Indonesia dan Vietnam. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana ketentuan hukum yang terkait dengan penanaman modal di Vietnam dirasakan lebih mendukung bagi penanam modal asing daripada ketentuan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan teori perbandingan hukum akan ditemukan persamaan dan perbedaan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Vietnam. Objek yang diteliti mengacu pada struktur sistem hukum yang befokus pada ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan cara pendekatan perbandingan hukum mikro. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal Tahun 2007 UUPM Indonesia dan UU Penanaman Modal Vietnam mempunyai persamaan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing serta untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Yang membedakan diantar kedua Undang-Undang tersebut adalah lingkup aplikasi, badan usaha dan kedudukan, pengaturan tenaga kerja, bidang usaha investasi dan institusi penanaman modal. Dengan perbandingan tersebut dapat disarankan Indonesia dapat mengupayakan untuk pembaharuan hukum penanaman modal agar menciptakan sistem yang lebih terintergrasi, mempermudah perizinan dan menjalankan bisnis untuk para perusahaan asing yang ingin melakukan penanaman modal asing langsung. Kata kunci Hukum Investasi; Investasi Asing; Perbandingan Hukum; Vietnam

jurnal perekonomian indonesia dalam era globalisasi